Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dibekali dasar manajemen penanggulangan bencana. Hal ini sehubungan dengan rentannya Sumbar dari gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi serta mengantisipasi bencana. ASN diharapkan dapat mengetahui dan memahami potensi bencana yang ada di Sumatra Barat, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan dengan baik.
Salah satu yang menjadi perhatian utama Gubernur Mahyeldi yaitu gempa bumi di Sumatera Barat yang disebabkan oleh tatanan tektonik di wilayah Sumbar, termasuk Zona Subduksi antara lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Eurasia, Mentawai Fault System (MFS), dan Sumatra Fault System (SFS).
Baca juga : Meulaboh Diguncang Gempa Magnitudo 5, tidak Ada Kerusakan dan Potensi Tsunami
Tak hanya gempa bumi, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa masih banyak hal yang perlu disiapkan mengingat Sumatra Barat memiliki potensi bencana yang beragam. Dengan rutin melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, wilayah Sumatera Barat akan menjadi lebih siap menghadapi bencana.
Mahyeldi menekankan pentingnya peran ASN sebagai pihak yang terdepan dalam hal kesiapsiagaan. Ia berharap ASN dapat mengelola diri dengan baik, mempersiapkan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai, serta menunjukkan perilaku siaga terhadap bencana.
Baca juga : Jayapura Diguncang Gempa, Istana: Presiden Dalam Kondisi Aman
"Biasakan Siaga Guna Mengurangi Risiko Bencana," ujarnya saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
"Selain itu, pelatihan ini juga merupakan bagian dari ibadah, menjalankan perintah Allah kepada umat manusia untuk selalu bersiaga sebelum terjadi bencana," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Pelatihan diikuti oleh 30 peserta dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Dikatakan Kepala BPSDM, Desniarti, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengetahuan dasar tentang Manajemen Penanggulangan Bencana, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Pelatihan juga memberikan pemahaman dasar tentang konsep bencana serta cara menangani bencana dengan baik guna meminimalisir kerugian baik dari segi harta benda maupun nyawa," kata Desniarti. (Z-5)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Kementerian Pertahanan menjadwalkan pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) bagi 4.000 ASN pada April 2026.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Pemerintah resmi membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) ASN 2026. Simak syarat lengkap, durasi pelatihan, dan hak peserta di sini.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyebut ada sekitar 4.000 aparatur sipil negara atau ASN dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
WAKIL Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, mengatakan ada 4.000 aparatur sipil negara (ASN) yang dilatih untuk menjadi komando cadangan atau Komcad.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved