Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dibekali dasar manajemen penanggulangan bencana. Hal ini sehubungan dengan rentannya Sumbar dari gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi serta mengantisipasi bencana. ASN diharapkan dapat mengetahui dan memahami potensi bencana yang ada di Sumatra Barat, sehingga upaya mitigasi dapat dilakukan dengan baik.
Salah satu yang menjadi perhatian utama Gubernur Mahyeldi yaitu gempa bumi di Sumatera Barat yang disebabkan oleh tatanan tektonik di wilayah Sumbar, termasuk Zona Subduksi antara lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Eurasia, Mentawai Fault System (MFS), dan Sumatra Fault System (SFS).
Baca juga : Meulaboh Diguncang Gempa Magnitudo 5, tidak Ada Kerusakan dan Potensi Tsunami
Tak hanya gempa bumi, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa masih banyak hal yang perlu disiapkan mengingat Sumatra Barat memiliki potensi bencana yang beragam. Dengan rutin melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, wilayah Sumatera Barat akan menjadi lebih siap menghadapi bencana.
Mahyeldi menekankan pentingnya peran ASN sebagai pihak yang terdepan dalam hal kesiapsiagaan. Ia berharap ASN dapat mengelola diri dengan baik, mempersiapkan sarana dan prasarana kebencanaan yang memadai, serta menunjukkan perilaku siaga terhadap bencana.
Baca juga : Jayapura Diguncang Gempa, Istana: Presiden Dalam Kondisi Aman
"Biasakan Siaga Guna Mengurangi Risiko Bencana," ujarnya saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
"Selain itu, pelatihan ini juga merupakan bagian dari ibadah, menjalankan perintah Allah kepada umat manusia untuk selalu bersiaga sebelum terjadi bencana," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Pelatihan diikuti oleh 30 peserta dari 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Dikatakan Kepala BPSDM, Desniarti, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal pengetahuan dasar tentang Manajemen Penanggulangan Bencana, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
"Pelatihan juga memberikan pemahaman dasar tentang konsep bencana serta cara menangani bencana dengan baik guna meminimalisir kerugian baik dari segi harta benda maupun nyawa," kata Desniarti. (Z-5)
PT Kereta Api Indonesia II Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel, termasuk kegiatan menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved