Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KOMISI VIII DPR RI menerima usulan penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024 sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana dan analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan usulan penambahan anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk program pengadaan peralatan peringatan dini teknologi modern, penguatan respons sistem peringatan dini, sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, pendamping sosial, ekonomi dan sumber daya alam.
Baca juga: BNPB Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Kurangi Potensi Kekeringan Akibat El Nino
Ada 11 Program Tambahan
“Selanjutnya ada 11 program BNPB tambahan di antaranya, pendamping inventarisasi, analisis kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana, verifikasi usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dukungan operasi penanganan darurat bencana, pengerahan sumber daya darurat," jelasnya.
"Selain itu, penanganan korban dan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan, penyediaan bantuan pusdalops daerah dan penyusuan rencana strategis BNPB tahun 2024-2029 dan koordinasi teknis perencanaan penanggulangan bencana,” kata Ace di ruang rapat Komisi VIII DPR, Selasa (30/5).
Baca juga: Siaga Darurat Bencana Asap Kalbar, BNPB Kerahkan Satu Pesawat TMC
Selanjutnya Ace menambahkan, Komisi VIII meminta BNPB untuk memfokuskan program prioritas nasional antara lain resiliensi bencana dan dampak perubahan iklim serta bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat anggota dan pimpinan Komisi VIII.
“Tadi yang disampaikan teman-teman disini untuk selanjutnya diharapkan Kepala BNPB bersungguh-sungguh menindaklanjutinya terutama masalah tunggakan pembayaran eks relawan pulau galang pasca Covid-19 sebesar Rp8,4 milliar yang sampai sekarang belum terselesaikan,” imbuh politikus Golkar tersebut. (RO/S-4)
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran di 2025. Totalnya mencapai Rp201 miliar
DPR berharap, dengan alokasi anggaran tersebut, program peningkatan literasi untuk generasi bangsa oleh Perpusnas bisa dimanfaatkan dengan penuh.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pagu alokasi anggaran KPU tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459,000,00
Menurut Moh Rano Alfath, tahapan Pemilu 2024 cukup panjang yaitu tidak hanya saat pelaksanaan pemilu tapi pasca yang juga perlu diperhatikan.
MEMASUKI pekan terakhir bulan Agustus 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana hingga Selasa (26/8) pukul 07.00 WIB.
Bea Cukai Pekanbaru memberikan fasilitas impor sementara untuk lima helikopter guna mendukung percepatan penanggulangan bencana nasional.
terkait update gempa hari ini, Kepala BNPB Suharyanto memerintahkan untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan BPBD di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang dan sekitarnya
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi secara virtual, Minggu (17/8) malam.
BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved