Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI VIII DPR RI menerima usulan penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024 sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana dan analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan usulan penambahan anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk program pengadaan peralatan peringatan dini teknologi modern, penguatan respons sistem peringatan dini, sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, pendamping sosial, ekonomi dan sumber daya alam.
Baca juga: BNPB Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Kurangi Potensi Kekeringan Akibat El Nino
Ada 11 Program Tambahan
“Selanjutnya ada 11 program BNPB tambahan di antaranya, pendamping inventarisasi, analisis kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana, verifikasi usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dukungan operasi penanganan darurat bencana, pengerahan sumber daya darurat," jelasnya.
"Selain itu, penanganan korban dan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan, penyediaan bantuan pusdalops daerah dan penyusuan rencana strategis BNPB tahun 2024-2029 dan koordinasi teknis perencanaan penanggulangan bencana,” kata Ace di ruang rapat Komisi VIII DPR, Selasa (30/5).
Baca juga: Siaga Darurat Bencana Asap Kalbar, BNPB Kerahkan Satu Pesawat TMC
Selanjutnya Ace menambahkan, Komisi VIII meminta BNPB untuk memfokuskan program prioritas nasional antara lain resiliensi bencana dan dampak perubahan iklim serta bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat anggota dan pimpinan Komisi VIII.
“Tadi yang disampaikan teman-teman disini untuk selanjutnya diharapkan Kepala BNPB bersungguh-sungguh menindaklanjutinya terutama masalah tunggakan pembayaran eks relawan pulau galang pasca Covid-19 sebesar Rp8,4 milliar yang sampai sekarang belum terselesaikan,” imbuh politikus Golkar tersebut. (RO/S-4)
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bakal menggelar rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, lusa atau Rabu (30/10).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran di 2025. Totalnya mencapai Rp201 miliar
DPR berharap, dengan alokasi anggaran tersebut, program peningkatan literasi untuk generasi bangsa oleh Perpusnas bisa dimanfaatkan dengan penuh.
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan pagu alokasi anggaran KPU tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459,000,00
Menurut Moh Rano Alfath, tahapan Pemilu 2024 cukup panjang yaitu tidak hanya saat pelaksanaan pemilu tapi pasca yang juga perlu diperhatikan.
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
BNPB meminta warga Kabupaten Flores Timur untuk tidak kembali ke kampung halaman atau kawasan rawan bencana (KRB) menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.149,02 hektare, per 31 Mei 2025.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa dan tsunami yang dapat terjadi kapan saja.
Sasaran target OMC pada awan potensial di atas areal gambut yang rawan terbakar, di antaranya di atas lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari meminta masyarakat untuk tidak meremehkan tsunami 50 cm akibat gempa Rusia karena tetap bisa membunuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved