Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SAAT ini, perguruan tinggi semakin banyak yang berminat untuk membuka fakultas kedokteran. Disebutkan ini dilakukan untu memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia.
Meskipun demikian, Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nizam memastikan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi perguruan tinggi untuk dapat membuka fakultas kedokteran.
“Pembukaan moratorium FK (fakultas kedokteran) berlaku untuk daerah yang masih kekurangan dokter. Pengajuan izin pembukaan FK harus memenuhi persyaratan kualitas yang ketat. Karena pendidikan dokter memerlukan sumber daya yang tidak sedikit dan harus berkualitas. Di antaranya, untuk di Jawa akreditasi institusi harus unggul. Punya prodi Sains dasar dengan akreditasi minimal B sebagai fondasi keilmuan FK. Ini jadi syarat dasar,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (3/8).
Baca juga: Fakultas Kedokteran UI tidak Menolerir Aksi Perundungan
Tak berhenti di situ, syarat utama bagi perguruan tinggi untuk membuka fakultas ke dokteran juga sangat banyak. Di antaranya adalah kecukupan dosen untuk semua kompetensi, di mana minimal harus terdapat 26 dosen dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi.
“Juga harus ada laboratorium yang lengkap, rumah sakit pendidikan, kurikulum yang betul-betul membangun kompetensi dokter, dan juga harus didampingi oleh FK pembina dengan akreditasi unggul. Ini berlaku tidak hanya untuk PTN tapi juga PTS,” tegas Nizam.
Menurut Nizam, pembukaan moratorium fakultas kedokteran dilakukan sesuai permintaan Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia. Pembukaan moratorium tersebut didasarkan pada analisa proyeksi kebutuhan dokter dari Kemenkes. (H-2)
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Integrasi data layanan kesehatan menjadi bagian dari ekosistem respons kebencanaan berbasis pengetahuan yang dikembangkan untuk pengambilan keputusan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
EKSPLOITASI seksual anak di ruang digital kian mengkhawatirkan dengan maraknya manipulasi konten seksual berupa foto dan video melalui fitur kecerdasan buatan atau AI misalnya lewat Grok.
“Pemilihan lokasi pemasangan EWS didasarkan pada kejadian banjir susulan akhir tahun 2025 di Desa Lampahan Timur,”
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
PENETAPAN tersangka dan penahanan Nadiem Anwar Makarim oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 4 September 2025 menguji kedewasaan kita membaca perkara korupsi pada sektor pendidikan.
Budi menjelaskan KPK masih menangani dugaan korupsi pengadaan Google Cloud karena kasus tersebut berbeda dengan kasus yang sedang ditangani Kejagung
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved