Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
KASUS kecurangan di sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus berulang terjadi. Kali ini kasus PPDB banyak diselewengkan oleh pihak pemerintah daerah (pemda) di mana kecurangan implementasi PPDB terjadi.
Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk membuat satuan tugas (satgas) PPDB.
"Kalau kemarin kami sudah panggil Kemendikbud Ristek dan meminta mereka bikin satgas PPDB bersama Ombudsman untuk mengawasi dan menegur pejabat-pejabat yang melakukan pembiaran/oknum," katanya kepada Media Indonesia pada Selasa (18/7).
Baca juga: Heru Akui Masih Banyak Kekurangan, PPDB akan Dievaluasi
Ia mengaku bahwa terkait dengan pemanggilan kepala daerah yang dimana di daerahnya terjadi pelanggaran dan kecurangan PPDB harus berkomunikasi lebih lanjut terlebih dahulu dengan Komisi II DPR RI.
"Kalau pemanggilan kepala daerah domainnya di komisi II. Jadi kami harus minta izin dulu ke komisi II," ujarnya.
Baca juga: Pendaftaran 4.791 Siswa Dibatalkan karena Curang saat PPDB, Pengamat: Langkah Baik
Selain itu, Dede meminta Kemendikbud Ristek segera mengevaluasi sistem PPDB agar kejadian seperti ini tidak terulang di tahun ajaran mendatang.
"Sistem ini harus dievaluasi dan rencana Oktober ini kita sudah harus persiapkan sistem baru untuk 2024," tandasnya. (Fal/Z-7)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved