Komisi X DPR RI Minta Kemendikbud Ristek Buat Satgas PPDB

KASUS kecurangan di sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus berulang terjadi. Kali ini kasus PPDB banyak diselewengkan oleh pihak pemerintah daerah (pemda) di mana kecurangan implementasi PPDB terjadi.

Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk membuat satuan tugas (satgas) PPDB.

"Kalau kemarin kami sudah panggil Kemendikbud Ristek dan meminta mereka bikin satgas PPDB bersama Ombudsman untuk mengawasi dan menegur pejabat-pejabat yang melakukan pembiaran/oknum," katanya kepada Media Indonesia pada Selasa (18/7).

Ia mengaku bahwa terkait dengan pemanggilan kepala daerah yang dimana di daerahnya terjadi pelanggaran dan kecurangan PPDB harus berkomunikasi lebih lanjut terlebih dahulu dengan Komisi II DPR RI.

"Kalau pemanggilan kepala daerah domainnya di komisi II. Jadi kami harus minta izin dulu ke komisi II," ujarnya.

Selain itu, Dede meminta Kemendikbud Ristek segera mengevaluasi sistem PPDB agar kejadian seperti ini tidak terulang di tahun ajaran mendatang.

"Sistem ini harus dievaluasi dan rencana Oktober ini kita sudah harus persiapkan sistem baru untuk 2024," tandasnya. (Fal/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi