Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KASUS kecurangan di sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) terus berulang terjadi. Kali ini kasus PPDB banyak diselewengkan oleh pihak pemerintah daerah (pemda) di mana kecurangan implementasi PPDB terjadi.
Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk membuat satuan tugas (satgas) PPDB.
"Kalau kemarin kami sudah panggil Kemendikbud Ristek dan meminta mereka bikin satgas PPDB bersama Ombudsman untuk mengawasi dan menegur pejabat-pejabat yang melakukan pembiaran/oknum," katanya kepada Media Indonesia pada Selasa (18/7).
Baca juga: Heru Akui Masih Banyak Kekurangan, PPDB akan Dievaluasi
Ia mengaku bahwa terkait dengan pemanggilan kepala daerah yang dimana di daerahnya terjadi pelanggaran dan kecurangan PPDB harus berkomunikasi lebih lanjut terlebih dahulu dengan Komisi II DPR RI.
"Kalau pemanggilan kepala daerah domainnya di komisi II. Jadi kami harus minta izin dulu ke komisi II," ujarnya.
Baca juga: Pendaftaran 4.791 Siswa Dibatalkan karena Curang saat PPDB, Pengamat: Langkah Baik
Selain itu, Dede meminta Kemendikbud Ristek segera mengevaluasi sistem PPDB agar kejadian seperti ini tidak terulang di tahun ajaran mendatang.
"Sistem ini harus dievaluasi dan rencana Oktober ini kita sudah harus persiapkan sistem baru untuk 2024," tandasnya. (Fal/Z-7)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Melalui perhelatan tersebut Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbud-Ristek berhasil menunjukkan capaian baik dari karya artistik anak bangsa.
Modena juga telah berupaya untuk mengintegrasikan praktik-praktik bisnis berkelanjutan dengan berinvestasi di berbagai program pengembangan sumber manusia dan pemanfaatan teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved