Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN ibadah haji tahun ini mendapat sorotan. Hal itu lantaran jemaah haji menerima berbagai masalah seperti tidur berdesakan, makanan terlambat, gangguan toilet tersumbat di tenda, serta berjam-jam jemaah telat dijemput di maktab.
Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus menyebut persoalan itu terjadi karena panitia tidak becus bekerja. “Ketika ada jemaah menghadapi masalah-masalah selama berhaji, ada pembimbing yang menyatakan ini ujian dari Allah SWT. Jemaah haji membayar puluhan juta rupiah dan menunggu belasan tahun untuk beribadah. Ini terjadi karena pihak Kemenag tidak becus mengurus tamu Allah,” kata Neta, Senin (3/7).
Baca juga: Layanan Haji Banyak Masalah, DPR akan Panggil Kemenag
Baca juga: Tenda Overcapacity, Penambahan Kuota Haji Tidak Dibarengi dengan Penambahan Maktab
Melihat sejumlah persoalan tersebut, menurut dia, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief layak dievaluasi kinerjanya. Hilman dinilai belum optimal menyiapkan kondisi kedaruratan dalam melayani jemaah haji.
“Evaluasi terhadap Dirjen PHU harus dilakukan agar pada pelaksanaan haji 2024 sudah ada Dirjen PHU yang benar-benar berpengalaman. Jangan coba-coba jadi dirjen yang masih belajar mengurus haji."
Neta menambahkan, sedianya dari tahun ke tahun Kemenag semakin memperkecil kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan haji. Apalagi Kemenag sudah puluhan tahun mengurus pelaksanaan haji yang terus dievaluasi terkait kekurangannya agar tidak terulang pada musim haji mendatang.
Neta juga mengapresiasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang memberikan perhatian lebih kepada jemaah lansia sehingga ada tagline ramah lansia.
“Saya menduga masalah haji tahun ini juga dikarenakan persoalan nonteknis, yaitu terjadinya konflik interes dan konflik internal Kemenag yang berdampak pada pelayanan haji 2023 memunculkan berbagai persoalan. The Jokowi Center minta BPK melakukan audit komprehensif dan Dirjen Haji Kemenag layak dicopot,” pungkasnya. (RO/J-2)
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Melihat gaya bermain Jepang yang mengandalkan penguasaan bola (possession) dan kecepatan transisi, kedua calon lawan ini menawarkan tantangan yang sangat berbeda secara taktikal.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
ARAB Saudi memberi tahu Iran bahwa kerajaan tersebut tidak akan mengizinkan wilayah udara atau teritorialnya digunakan untuk menyerang republik Islam itu.
ARAB Saudi memperingatkan sekutunya bahwa serangan militer AS yang tidak efektif terhadap Iran akan menguntungkan rezim Iran dalam menekan aktivitas protes yang terjadi di seluruh negeri.
ARAB Saudi, Qatar, dan Oman memimpin upaya untuk membujuk Presiden AS Donald Trump agar tidak menyerang Iran, karena khawatir akan dampak buruk yang serius di kawasan itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved