Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut kemiskinan ekstrem merupakan akar dari kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi belakang ini. Hal itu terindikasi dari sebagian besar korban yang dilatarbelakangi persoalan kemiskinan, terutama di kawasan-kawasan perbatasan.
“Inti TPPO itu rata-rata kemiskinan. Wilayah-wilayah perbatasan itu rata-rata daerah miskin sehingga rentan terjadi TPPO. Kalau kondisi ekonominya baik, mereka tidak mungkin tergiur tawaran pekerjaan tidak jelas atau migrasi,” ujar Risma melalui keterangan resmi, Kamis (22/6).
Oleh karena itu, Kememsos berupaya menuntaskan persoalan tersebut dengan melakukan penguatan kemandirian dan kesejahteraan di masyarakat. Langkah itu diambil lantaran akar masalah TPPO yakni kemiskinan menjadi tugas pokok dan fungsi Kemensos.
Baca juga: Kapolri: Birokrasi Jadi Kendala Penangkapan Pelaku TPPO yang Kabur ke Luar Negeri
"Dalam kasus TPPO, Kemensos tidak memiliki kewenangan dalam penindakan. Namun, penanganan kemiskinan sebagai akar masalah ada di kami. Jadi bukan kenapa Kemensos terlihat menguber TPPO. Kami bukan menangani TPPO-nya, tapi kami ingin melindungi korban karena kami yakin korban berangkat pasti dari kemiskinan, dan itu sudah jadi tupoksi kami,” jelas mantan Wali Kota Surabaya itu.
Penanganan khusus yang dilakukan Kemensos untuk mengentaskan kemiskinan, utamanya di kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), ialah dalam bentuk pemberdayaan guna mendorong masyarakat mandiri secara ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan.
Baca juga: Polresta Yogyakarta Tangkap Tiga Pelaku TPPO, Dua Tersangka Masih Remaja
“Sudah saya perintahkan pada para kepala sentra untuk memetakan potensi apa di daerah-daerah yang dianggap miskin itu sehingga kita bisa lakukan untuk perbaikan ekonominya. Misalnya, di NTT, potensinya pertanian, maka kita maksimalkan potensinya,” ucapnya.
Beberapa kawasan perbatasan yang disebut Risma diberikan penanganan khusus, yakni Sebatik, Krayan (perbatasan dengan Malaysia), Wini, Malaka, Atambua (perbatasan dengan Timor Leste), Skouw (perbatasan dengan Papua Nugini), dan Bertam (perbatasan dengan Singapura).
Di Wini, misalnya, selain memberikan ibu-ibu bantuan peralatan untuk membuat kain tenun, Kemensos juga mendorong potensi bunga matahari sebagai daya tarik wisata dan biji bunga dikelola sebagai bahan baku minyak goreng.
“Di Skouw, kita bantu pemberdayaan berupa ayam petelur, ternak babi, dan beberapa anak kita kirim untuk mengikuti pelatihan di NTT. Kita dibantu juga oleh PLBN berupa 4 kios untuk masyarakat berdagang di lokasi PLBN,” kata Risma.
Adapun di Malaka, Kemensos memberikan bantuan pemberdayaan berupa ayam petelur dan peralatan untuk membuat tas dari tenun, termasuk menggali potensi pertanian di Malaka karena tanah subur dan suhu dingin.
Lain lagi di Bertam, kebutuhan yang diperlukan masyarakatialah perahu untuk anak-anak menyeberang ke sekolah dan fasilitas untuk mereka belajar online.
“Kita dorong pendidikan mereka untuk menekan TPPO,” lanjutnya. (Z-11)
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak se-Indonesia. Dari 166 titik SR yang diresmikan, 26 di antaranya adalah SR yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa perizinan donasi bagi lembaga dan gerakan-gerakan sosial yang ada di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan bahwa seluruh bantuan tunai dari pemerintah harus dimanfaatkan secara tepat.
Pemerintah pusat selalu bersinergi dengan daerah dalam mengoptimalkan pendataan sosial ekonomi.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menengok para korban ledakan SMAN 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih, Minggu (9/11)
Setelah kepulangan korban, Pemkab Tasikmalaya juga melakukan pendampingan hingga pemulihan korban.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
POLRI menyebutkan modus TPPO yang melibatkan korban WNI di Kamboja. Menurut Polri WNI korban TPPO itu dijadikan pekerjaan operator komputer.
Para korban sudah mulai kehabisan bekal untuk bertahan hidup. Mereka masih terus menunggu respon dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pelaku kejahatan TPPO sering menipu korbannya dengan tawaran pekerjaan di luar negeri ditambah gaji dan kehidupan yang terbilang makmur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved