Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AKSI pencegahan perundungan di lingkungan sekolah harus konsisten dilakukan agar proses peningkatan kualitas belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik, dalam rangka mewujudkan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul.
"Langkah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dari aksi-aksi perundungan harus terus ditingkatkan, demi lancarnya proses peningkatan kualitas pendidikan di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/5).
Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengungkapkan 25% peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) 2021.
Baca juga : Ini Tanda-Tanda Anak Anda Jadi Korban Perundungan di Sekolah
Salah satu peristiwa perundungan teranyar terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota tengah mendalami kasus tewasnya MDH, 9, pelajar di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan di sekolah.
Lestari mengatakan, Kemendikbud-Ristek telah menggandeng UNICEF Indonesia untuk menerapkan program Roots, sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak 2017 yang melibatkan akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak.
Sejak 2021, melalui program Roots itu telah dilakukan pendampingan kepada 7.369 sekolah jenjang SMP dan SMA/ SMK yang berasal dari 489 kabupaten/ kota di 34 provinsi di Indonesia. Program tersebut juga telah melatih 13.754 fasilitator guru antiperundungan di jenjang SMP dan jenjang SMA/SMK.
Baca juga : Upaya Atasi Perundungan, Program Roots Diikuti Ribuan Siswa
Lestari pun mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, Rerie --sapaan akrab Lestari-- sangat berharap upaya pencegahan perundungan dapat direalisasikan dengan terukur.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemerintah daerah dan pengelola institusi pendidikan juga harus berkolaborasi aktif mendukung setiap upaya pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu mengedepankan berbagai upaya untuk meningkatkan kelancaran proses pendidikan di tanah air, demi suksesnya program pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. (RO/Z-4)
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022
Upaya perlindungan anak dari dampak negatif dunia maya harus menjadi perhatian semua pihak.
17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved