MPR: Pencegahan Perundungan di Lingkungan Pendidikan Harus Konsisten

AKSI pencegahan perundungan di lingkungan sekolah harus konsisten dilakukan agar proses peningkatan kualitas belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik, dalam rangka mewujudkan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul.

"Langkah untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dari aksi-aksi perundungan harus terus ditingkatkan, demi lancarnya proses peningkatan kualitas pendidikan di tanah air," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/5).

Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengungkapkan 25% peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) 2021.

Baca juga : Ini Tanda-Tanda Anak Anda Jadi Korban Perundungan di Sekolah

Salah satu peristiwa perundungan teranyar terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi Kota tengah mendalami kasus tewasnya MDH, 9, pelajar di salah satu sekolah dasar (SD) di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang diduga menjadi korban perundungan dan penganiayaan di sekolah.

Lestari mengatakan, Kemendikbud-Ristek telah menggandeng UNICEF Indonesia untuk menerapkan program Roots, sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah  dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak 2017 yang melibatkan akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak.

Sejak 2021, melalui program Roots itu telah dilakukan pendampingan kepada 7.369 sekolah jenjang SMP dan SMA/ SMK yang berasal dari 489 kabupaten/ kota di 34 provinsi di Indonesia. Program tersebut juga telah melatih 13.754 fasilitator guru antiperundungan di jenjang SMP dan jenjang SMA/SMK.

Baca juga : Upaya Atasi Perundungan, Program Roots Diikuti Ribuan Siswa

Lestari pun mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, Rerie --sapaan akrab Lestari-- sangat berharap upaya pencegahan perundungan dapat direalisasikan dengan terukur.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pemerintah daerah dan pengelola institusi pendidikan juga harus berkolaborasi aktif mendukung setiap upaya pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu mengedepankan berbagai upaya untuk meningkatkan kelancaran proses pendidikan di tanah air, demi suksesnya program pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih baik. (RO/Z-4)