Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar perbedaan pandangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat diselesaikan dengan beradab atau sopan.
"Bahwa kalau ingin mencapai tujuan perbedaan pendapat wajar, tinggal bagaimana Civilized (beradab) bisa mengungkapkan pendapat itu," kata Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Menurutnya untuk mengungkapkan pendapat RUU Kesehatan memiliki tujuan yang sama untuk memajukan sektor kesehatan Indonesia. "Tujuan pemerintah memastikan layanan kesehatan meningkat sebaik-baiknya dan saya rasa itu tujuan masyarakat," ujarnya.
Baca juga : Koalisi Tenaga Kesehatan Dukung Menkes Soal Biaya Perolehan Izin SIP dan STR
Dalam tuntutannya 5 organisasi profesi kesehatan itu meminta RUU Kesehatan ditolak karena dianggap tidak melindungi profesi nakes.
“Kami mewakili profesi-profesi mewakili aliansi, bahwa kami menyampaikan penyusunan RUU Kesehata telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara,” kata Wakil Ketua PB IDI Mahesa Paranadipa.
Pada saat menjamu para massa aksi di halaman gedung Kemenkes RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyatakan menerima segala masukan dari para pengunjuk rasa.
Baca juga : RUU Kesehatan Gabungkan 10 Undang-Undang, Simak Penjelasan Menkes
“Kami dengarkan, kami akan diskusikan. Intinya satu bahwa transformasi harus dijalankan. Ujungnya adalah untuk masyarakat, itu intinya, jangan hanya organisasi, kepentingan pribadi dan siapapun,” ujar Kunta. (Z-4)
Baca juga : Dokter jadi Korban Perundungan, Menkes: Kita Sikat Pelakunya
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Buku berjudul Mika & Maka: Berani ke Dokter karya kolaborasi Karen Nijsen dan Maria Ardelia menghadirkan kisah yang disampaikan secara hangat dan mudah dipahami agar anak takut ke dokter
Selain jumlah, persoalan lain yang disoroti adalah distribusi dokter yang belum merata. Ia menyebut sebagian besar pendidikan kedokteran masih terpusat di Pulau Jawa.
Polda Metro Jaya menetapkan dr. Richard Lee sebagai tersangka kasus perlindungan konsumen atas laporan Dokter Detektif (Doktif).
Kemenkes melepas ratusan relawan dokter dan tenaga kesehatan bantu penanganan bencana di sejumlah wilayah di Aceh.
Tempat praktik yang digunakan bukan merupakan aset pribadi, melainkan unit yang disewa secara harian maupun mingguan.
Universitas itu nantinya tidak hanya berfokus pada pendidikan dokter, tetapi menaungi berbagai disiplin ilmu kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved