Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyerahkan kasus dugaan rasuah penyaluran bansos untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita percayakan pada KPK, biarkan KPK bertugas lah," kata Plt Kepala Biro Humas Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (16/3).
Romal juga enggan berkomentar banyak terkait nominal dugaan korupsi tersebut hingga ratusan miliar. Sebelumnya KPK menduga kerugian dalam kasus dugaan bansos untuk PKH di Kemensos mencapai ratusan miliar.
Baca juga: Bansos Pangan akan Diberikan ke 21,6 Juta Penerima PKH dan BLNT
"Kita no comment-lah mas, semua media kita no comment itu juga bukan kepemimpinan Ibu Menteri (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ujarnya.
Perhitungan kerugian negara hingga ratusan miliar dalam kasus dugaan korupsi bansos untuk PKH tersebut masih menunggu perhitungan final, kemungkinan nominal tersebut juga bisa lebih tinggi.
Baca juga: Bulog dan RNI Siapkan Bansos Pangan untuk Tiga Bulan
Hingga kini sudah ditetapkan 6 tersangka kasus rasuah tersebut antara lain Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo; Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto; VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan.
Kemudian Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren; anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani; dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.
Semua tersangka dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan. (Iam/Z-7)
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved