Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) menyerahkan kasus dugaan rasuah penyaluran bansos untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita percayakan pada KPK, biarkan KPK bertugas lah," kata Plt Kepala Biro Humas Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga saat dikonfirmasi, Kamis (16/3).
Romal juga enggan berkomentar banyak terkait nominal dugaan korupsi tersebut hingga ratusan miliar. Sebelumnya KPK menduga kerugian dalam kasus dugaan bansos untuk PKH di Kemensos mencapai ratusan miliar.
Baca juga: Bansos Pangan akan Diberikan ke 21,6 Juta Penerima PKH dan BLNT
"Kita no comment-lah mas, semua media kita no comment itu juga bukan kepemimpinan Ibu Menteri (Menteri Sosial Tri Rismaharini)," ujarnya.
Perhitungan kerugian negara hingga ratusan miliar dalam kasus dugaan korupsi bansos untuk PKH tersebut masih menunggu perhitungan final, kemungkinan nominal tersebut juga bisa lebih tinggi.
Baca juga: Bulog dan RNI Siapkan Bansos Pangan untuk Tiga Bulan
Hingga kini sudah ditetapkan 6 tersangka kasus rasuah tersebut antara lain Mantan Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta sekaligus Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, M Kuncoro Wibowo; Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero Budi Susanto; VP Operation PT PT Bhanda Ghara Reksa Persero April Churniawan.
Kemudian Ketua tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Ivo Wongkaren; anggota tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani; dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto.
Semua tersangka dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan. (Iam/Z-7)
KABUPATEN Sumenep, Jawa Timur menetapkan Kasus Luar Biasa (KLB campak) karena kasus yang mulai menunjukkan grafik meningkat. Per 21 Agustus 2025 terdeteksi 1.035 kasus campak di Sumenep.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) tengah mengejar target eliminasi kasus campak di Sumenep, Madura. Saat ini telah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa campak (KLB Campak) di Sumenep.
Kasus Raya, anak yang meninggal karena tubuhnya dipenuhi dengan cacing di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, seharusnya bisa dicegah jika keluarga dan lingkungan sekitar saling mengingatkan.
Jika diabetes menyerang di usia muda, tubuh akan terpapar kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu panjang, sehingga risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke dan lainnya meningkat
KEMENTERIAN Kesehatan bersama MSD Indonesia resmi meluncurkan kampanye nasional edukasi kesehatan “Tenang untuk Menang 2025" di Kota Bandung, Kamis (14/8).
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved