Baru 10 RS yang Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka, Menkes: Perlu Kolaborasi

BERDASARKAN catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), saat ini hanya ada 40 rumah sakit yang mampu memberikan layanan cathlab dan 10 rumah sakit yang bisa melakukan bedah jantung terbuka.

Metode bedah jantung terbuka menggunakan alat jantung paru (Cardiopulmonary bypass machine/ekstracorporal) untuk membuka ruang jantung, sehingga memperlancar operasi. Nantinya, jantung diistirahatkan beberapa menit dengan dibuat tidak berdenyut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpendapat diperlukan kolaborasi, agar masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan yang merata.

Baca juga: Hati-hati, Infeksi Gusi Bisa Tingkatkan Risiko Penyakit Jantung

Mengurai persoalan tersebut, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Kardiolog Indonesia (PERKI) bersama Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (IKAI) dan Kolegium Jantung Pembuluh Darah Indonesia (JPDI), menjalin kerja sama pelayanan dan pendidikan pada bidang kardiologi anak dan penyakit jantung bawaan.

"Saya bangga karena ada kerja sama untuk mengatasi masalah di masyarakat. Sebenarnya, banyak anak yang memiliki penyakit jantung bawaan, yang belum tertangani dengan baik," jelas Budi, Senin (6/2).

Saat ini, masih dibutuhkan 1.282 spesialis jantung dan pembuluh darah, serta spesialis lainnya untuk memberikan layanan jantung dan kardiovaskuler. Kemenkes mencatat setiap tahun, sekitar 12 ribu bayi menderita penyakit jantung kongestif. 

Dari jumlah tersebut, baru sekitar 6 ribu pasien yang mendapatkan penanganan. Sementara, sisanya belum dapat tertangani dan kemudian berujung kepada kematian.

Baca juga: Kontrol Obat BPOM Dinilai Masih Belum Efektif

Budi menegaskan perlu kolaborasi untuk peningkatan jejaring rumah sakit rujukan. Terutama, untuk pelayanan sembilan penyakit prioritas, mencakup jantung, kanker, stroke dan ginjal. Dalam hal ini, agar tersedia di semua provinsi dan didukung pengembangan fasilitas pelayanan hingga area terpencil.

"Kemenkes siap meningkatkan ketersediaan alat kesehatan dan infrastruktur. Memenuhi kebutuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan. Serta, penguatan sistem rujukan yang adekuat dari FKTP ke rumah sakit rujukan," papar Budi.

Pada 2026, ditargetkan semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki layanan untuk menangani kasus penyakit katastropik tersebut.(OL-11)