Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH sedang berupaya keras untuk menurunkan tingkat lambat tumbuh kembang anak atau stunting yang saat ini mencapai 21% dan Presiden Joko Widodo ingin agar angka ini menurun ke 14%.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut harus ada rencana aksi agar stunting dapat ditekan semaksimal mungkin.
Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang telah memiliki angka stunting yang rendah guna menjadi contoh seperti DKI Jakarta yang saat ini memiliki prevalensi stunting sebesar 16%. Hal itu, ia katakan usai menggelar rapat bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Rabu (1/2).
Budi menginginkan agar ada daerah yang dapat menurunkan angka stunting hingga menjadi 5% saja seperti tingkat stunting di negara-negara maju.
"Yuk, kita kasih hadiah ke Bapak Presiden ada provinsi di bawah 5% karena DKI sekarang 16%. Tadi kita bicarakan bagaimana caranya kita bisa kasih contoh satu provinsi di Indonesia itu sama dengan negara maju level stuntingnya dan Pak Gubernur komit. Saya tidak mungkin bisa kerja sendiri tanpa dukungan kepala daerah," kata Budi.
Baca juga: Ini Strategi Pemprov DKI Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Pekan ini, Kemenkes dan jajaran Pemprov DKI bakal mematangkan rencana aksi penurunan stunting. Sehingga pekan depan, rencana aksi itu bisa dieksekusi.
Hal tersebut pun disambut positif oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Ia menegaskan dalam menangani stunting diperlukan kepastian data. Untuk itu, sinkronisasi data antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI menjadi penting.
"Data kami sudah punya. Pak Menteri sudah punya tinggal dikombinasikan saja mungkin 1-2 hari nanti Pak Menteri bisa menyampaikan setelah itu tadi saya memerintahkan kepada seluruh jajaran kami, masuk ke posisi ke lapangan bisa ke posyandu," tuturnya.(OL-5)
PEMERINTAH memastikan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, utamanya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) segera direalisasikan.
WAKIL Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (Tb), setelah India.
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved