PEMPROV DKI Jakarta bakal melakukan beberapa langkah untuk menangani kemiskinan ekstrem serta stunting di antaranya penajamam data warga yang tergolong kemiskinan ekstrem serta memiliki anak yang termasuk stunting.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atikah Nur Rahmania dalam konferensi pers usai mengadakan rapat bersama BPS DKI dan BKKBN.
Dari penajaman data tersebut, Pemprov DKI bakal melakukan penggambaran setiap warga guna melakukan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan warga.
"Pertama tentunya pendekatan secara preventif dan juga untuk yang sudah diidentifikasi sebagai stunted itu juga harus dilakukan pendekatan kuratif. Di dalam strategi nasional sendiri sudah ditentukan juga ada yang namanya sensitif dan juga ada yang namanya ada beberapa target yang harus diintervensi. Jadi intinya kita bersama-sama bersepakat untuk mempertajam arah intervensi program-program penanganan stunting," ujarnya, Senin (30/1).
Untuk warga yang mengalami kemiskinan ekstrem, Atikah mengatakan, setiap warga harus diidentifikasi dan diverifikasi hingga ke alamat tempat tinggalnya. Tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 0,89% atau 95 ribu penduduk.
"Jadi itu yang menjadi fokus pembahasan kita kenali siapakah sasaran by name by adress dari 95 ribu yang dihitung secara agregat berdasarkan angka kemiskinan ekstrem tadi. Nah, ini bisa bermacam-macam pendekatannya, inilah yang kemudian kita lakukan dengan penetapan data sasaran melalui berbagai kesepakatan definisi operasional baik dari kemiskinan ekstrem maupun dari stunting, dan juga menetapkan overlay berbagai data untuk bisa memastikan treatment atau program intervensi yang tepat," jelasnya. (OL-12)