Sistem Deteksi Dini Kanker Payudara Perlu Diperbaiki

DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara. Data Kemenkes menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam penanganan pasien kanker payudara.

"Dari 14 juta sasaran perempuan, baru 4,1 juta yang menjalani pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, ditemukan 20 ribu orang dengan kelainan, namun hanya 6 ribu orang yang melanjutkan pengobatan, dan hanya separuhnya yang berhasil mencapai akses rumah sakit," kata Nadia dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Nadia menekankan bahwa tantangan utama saat ini adalah keraguan masyarakat untuk memeriksakan diri serta sinkronisasi sistem agar pasien tidak hilang di tengah jalan. 

Baca juga : Kanker Payudara, Ancaman Utama bagi Perempuan Indonesia

Oleh karena itu, Kemenkes mendiseminasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara 2025–2034. Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk mengejar target standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni menurunkan angka kematian (mortalitas) akibat kanker payudara sebesar 2,5% setiap tahunnya.

"RAN Kanker Payudara disusun berpedoman pada tiga pilar WHO Global Breast Cancer Initiative," ujar dia.

Berdasarkan deteksi dini, baru 60% pasien didiagnosis pada stadium awal (stadium 1 atau 2), Diagnosis Cepat: Diagnosis tegak dalam waktu 60 hari sejak gejala awal muncul. Pengobatan Tuntas: Lebih dari 80% pasien menerima terapi modalitas (kombinasi operasi, radiasi, kemoterapi, dll) hingga selesai.

RAN Kanker Payudara 2025–2034 mencakup lima strategi utama: promosi kesehatan, peningkatan deteksi dini, perluasan akses layanan bermutu, penguatan registrasi kanker, dan koordinasi kemitraan multipihak.

"Pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi kemitraan inklusif demi mencapai target angka kesintasan (survival rate) 5 tahun sebesar 70% bagi pasien kanker payudara di Indonesia," pungkasnya.  (H-3)