Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
MAHASISWA calon apoteker yang merasa dirugikan dari keberadaan Panitia Nasional Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UKAI) terus memperjuangkan nasibnya. Kali ini, mereka yang tergabung dalam Aliansi Korban UKAI Indonesia dan Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri (AAPN), berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, tepatnya di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka alami.
"Jadi aksi kita di Istana Negara, atau Patung Kuda ini menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, bahwa beliau harus mengetahui permasalahan apa yang kami derita, terkhusus dengan adanya Panitia Nasional Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UKAI)," kata koordinator lapangan Aliansi Korban UKAI Indonesia dan AAPN, Wiryawan, Selasa (17/1).
Pihaknya menuntut PN UKAI dibubarkan. Mereka juga meminta Jokowi memantau persoalan ini. Bila perlu mengeluarkan instruksi untuk segera membubarkan PN UKAI. Karena korbannya di seluruh Indonesia selama enam tahun ini sudah sekitar 3 ribu lebih. Bisa dibayangkan jika ujian ini terus berlangsung dengan mekanisme yang dibuat PN UKAI, bisa puluhan ribu korbannya dalam beberapa tahun.
Dalam keterangan tertulisnya, Wiryawan menegaskan, pihaknya tak anti uji kompetensi profesi apoteker. Namun mekanismenya harus sesuai regulasi. Tata cara ujian tersebut juga harus melibatkan seluruh pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan.
Dalam kesempatan itu, jelas Wiryawan, pihaknya juga mengirimkan tiga surat, yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Wiryawan berharap persoalan ini dapat segera tuntas, mengingat ada ribuan mahasiswa yang jadi korban.
"Kami berharap surat kami bisa dibaca langsung oleh beliau-beliau ini, karena kami pikir hari ini kami sangat membutuhkan dukungan itu. Karena yang kami lawan kelompok besar, yang bisa diindikasikan sebagai kelompok mafia besar di Tanah Air," papar Wiryawan.
"Kami berjuang untuk kepentingan bersama, tidak ada nuansa lain. Kami berjuang untuk bagaimana menjadi apoteker, menjadi pelayan masyarakat suatu saat nanti," lanjutnya.
Selain berunjuk rasa, mereka juga mendatangi kantor Komnas HAM. Mereka membuat pengaduan yang diwakili oleh kuasa hukum mahasiswa, dari LKBH Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, atas tindakan PN UKAI yang dinilai ilegal.
"Jadi pengaduan kita adalah amicus curiae, jadi minta pendapat hukum kepada Komnas HAM, dan telah diterima," ungkap tim kuasa hukum mahasiswa, Bambang Prabowo.
Melengkapi pengaduan, mereka menyerahkan ke Komnas HAM dokumen terkait gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan itu sendiri terkait legalitas PN UKAI, yang dinilai tak memiliki payung hukum, serta sepak terjang mereka yang dianggap merugikan mahasiswa secara materil dan imateril.
"Untuk dugaan pelanggaran HAM-nya, yaitu mereka (pihak PN UKAI) membuat pengangguran calon apoteker seluruh Indonesia, secara ilegal. Diduga melakukan pemerasan terhadap mahasiswa calon apoteker seluruh Indonesia," kata Bambang.
Sementara, pihak Komnas HAM berjanji akan menindaklanjuti pengaduan mahasiswa. "Semoga dugaan pungli yang dikeluhkan kawan-kawan oleh PN UKAI, bisa terungkap. Untuk selanjutnya biarkan kami bekerja sesuai UU HAM, setelah itu baru kami akan memberitahukan perkembangan dari pengaduan teman-teman," ujar salah seorang perwakilan Komnas HAM. (OL-13)
Baca Juga: Sidang Gugatan Mahasiswa Apoteker Korban PN UKAI Ilegal ...
FESTIVAL Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII resmi ditutup Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Eks Bandara Selaparang Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (1/8) malam.
ISTRI Presiden Prancis, Brigitte Macron meninggalkan Istana Merdeka setelah mengantar suaminya Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Rabu (28/5).
PRESIDEN Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, (5/5).
Kunjungan ini juga diharapkan menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan Fiji.
MENTERI Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi menegaskan revisi UU No. 34 Tahun 2011 tentang TNI atau revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Divpropam Polri menyatakan 7 anggota Satbrimob Polda Metro Jaya yang terlibat dalam insiden kendaraan taktis (rantis) lindas ojol ditetapkan melanggar kode etik profesi kepolisian.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
NHK melaporkan bahwa demonstrasi menuntut kenaikan upah berlangsung di sejumlah kota besar, dipicu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
PP KAMMI menilai insiden pelindasan seorang peserta aksi oleh polisi menggunakan mobil taktiks Baracuda menambah panjang daftar tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku langsung bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang sempat dirusak massa aksi demonstrasi di gedung MPR/DPR pada Senin 25 Agustus
Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved