Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
SIDANG gugatan terhadap Panitia Nasional Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UKAI) dan Komite Farmasi Nasional (KFN) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Selasa (10/1/2023). Sidang perdana ini beragendakan penyerahan kelengkapan dokumen.
"Hari ini agenda sidang kelengkapan dokumen. Kita sudah coba lengkapi, tapi ada beberapa yang tidak lengkap terutama dari IAI sebagai turut tergugat II dan KFN tidak datang karena sudah bubar," kata tim kuasa hukum aliansi mahasiswa korban PN UKAI dari LKBH Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Bambang Prabowo, kepada wartawan.
Diketahui, ada dua tergugat dalam perkara ini, yaitu PN UKAI, KFN. Lalu, Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, IAI, APTFI, BPOM dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), selaku turut tergugat.
KFN digugat lantaran mengeluarkan SK yang menjadi dasar pembentukan PN UKAI, guna melaksanakan uji kompetensi profesi apoteker. Padahal, menurut penggugat, KFN maupun PN UKAI, sesuai regulasi yang ada tak memiliki kewenangan melaksanakan ujian tersebut.
"Jadi yang kita gugat yang pasti itu dua, KFN dan PN UKAI, yang menerbitkan SK dan melaksanakan SK. Mereka melaksanakan pungutan-pungutan liar, tindakannya liar, ujiannya liar, semuanya liar," imbuh Bambang.
Dalam gugatannya, mereka menuntut ganti rugi sebesar Rp.100 miliar. Nominal ganti rugi ini diajukan, mengingat kerugian yang mahasiswa calon apoteker derita begitu besar, baik kerugian materiil maupun immateriil.
Bambang optimis gugatan mereka akan diterima. Sebab, menurutnya sudah sangat jelas ada pelanggaran dan manipulasi peraturan dari hadirnya PN UKAI dan aktivitasnya yang dianggap merugikan mahasiswa calon apoteker tersebut.
"Sangat optimis (gugatan diterima) karena sudah melintir. Yang kita kejar peraturannya ada, undang-undangnya ada, permenkes-nya ada, semuanya jelas mengatur tentang kefarmasian. PN UKAI tidak ada hak untuk uji kompetensi, KFN juga tidak ada kewenangan membuat SK membentuk PN UKAI, Selama 6 tahun kegiatan PN UKAI itu ilegal, tidak punya legal standing sama sekali, ini di duga adanya permainan gabungan antara mafia kesehatan dengan mafia pendidikan, sehingga mereka bisa bebas bergerak tanpa ada pengawasan sama sekali," papar Bambang.
Sidang lanjutan sendiri dijadwalkan digelar pada 24 Januari 2023. "Agendanya melengkapi semua kelengkapan sidang dan dilanjutkan dengan mediasi," tandasnya. (OL-13)
Selain pendidikan Bahasa Inggris bagi para guru, Jaya Negara juga menyoroti tentang kunjungan wisatawan Inggris ke Bali, khususnya Denpasar.
MDRT Day Indonesia 2025 diperkirakan bakal dihadiri 2.500 peserta dari para member yang terdaftar dan juga non-member.
Sepuluh pelatihan itu terbuka bagi siapa saja, tidak hanya untuk ASN Kemenag juga untuk guru sekolah, santri, mahasiswa, dan juga masyarakat umum.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menggelar momen penting dalam perjalanannya sebagai institusi pendidikan tinggi melalui pelaksanaan Wisuda XXIII.
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan dalam menyampaikan informasi ekonomi yang mudah dipahami publik.
Kerja sama antarkementerian terkait yang telah dilakukan, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, harus benar-benar direalisasikan dengan baik dan terukur.
Sebanyak 176 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, mengikuti uji kompetensi pada Senin (16/6).
Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia Jawa Timur (DPD REI Jatim) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi kompetensi bagi 157 pengembang properti
Media Indonesia menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) sesuai dengan standar Dewan Pers dengan mengusung tema Peran pers membangun Indonesia maju.
Asosiasi Realestat Indonesia (REI) terus berupaya meningkatkan kualitas pengembang yang tergabung dalam asosiasinya, terutama mereka yang berfokus pada pembangunan rumah subsidi.
Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pengembang untuk mendukung keberlanjutan bisnis perumahan di daerah.
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved