Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT pendidikan Doni Koesoema mengatakan bahwa polemik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) masih berlangsung. Meski telah ditolak masuk Prolegnas 2022, dia mengajak publik untuk tetap mengawal proses pembahasan RUU tersebut.
"Ini adalah proses perubahan besar di negara kita, terutama dalam kebijakan pendidikan," ujarnya di kanal YouTube Pendidikan Karakter, Senin (16/1).
Dia menilai pentingnya RUU tersebut harus tetap dikawal lantaran akan menggabungkan 3 UU, yakni UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, serta UU Guru dan Dosen. Sehingga dampak dari RUU ini pun akan sengat besar bagi masa depan pendidikan nasional. "Inilah yang harus dikawal bersama-sama oleh masyarakat," tambahnya.
Sejak awal, kata Doni, RUU Sisdiknas memang menuai polemik. Mulai dari pelibatan publik, tranparansi hingga pasal-pasal bermasalah menyebabkan banyak pihak menolak RUU yang dirancang Kemendikbud-Ristek itu.
Bahkan dia menyebut RUU Sisdiknas dirancang secara diam-diam. Pembahasannya dilakukan lewat diskusi-diskusi terbatas. Sehingga, dirinya khawatir proses revisi yang dilakukan Kemendibud-Ristek masih dengan pola yang sama.
"Tidak ada partisipasi publik yang bisa meramaikan gaung tentang pendidikan nasional. Ini apa yang mau dibahas?" kata dia.
Dia juga mendorong Kemendikbud-Ristek untuk lebih terbuka dalam membahas RUU Sisdiknas. Tidak masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnaa menjadi bukti banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki, secara khusus terkait pelibatan publik dan pasal-pasal bermasalah di dalamnya.(H-2)
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved