Subsidi Haji Tidak Dihapus, Kemenag: Harus Proporsional dan Berkeadilan

DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief memberikan tanggapan terkait penghapusan subsidi haji tahun 2023. Dia menjelaskan subsidi haji tetap ada, tetapi sedang diupayakan untuk proporsional, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kemenag, kata Hilman, memang berencana untuk merumuskan ulang terkait penentuan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun depan. “Kita menginginkan dan mendorong dua isu besar, yaitu pengelolaan biaya haji yang berkeadilan dan pengelolaan haji yang berkelanjutan,” ucap Hilman kepada Media Indonesia, Rabu (21/12).

Hilman menjelaskan, maksud pengelolaan biaya haji yang berkadilan itu ialah dengan menyusun porsi anggaran yang proporsional untuk jemaah yang akan berangkat tahun besok dan tahun-tahun berikutnya. Dia menyebut pihaknya tengah membentuk mitigasi dan proyeksi pengelolaan dana haji agar dapat berkelanjutan.

“Subsidi tetap ada. Kalau ditanya dari mana subsidi itu? Dari nilai manfaat. Subsidi dari nilai manfaat itu masih ada tetapi saat yang sama, dana haji dari jemaah itu juga bisa terjaga dengan baik. Sebetulnya kuncinya di situ,” ujar Hilman.

“Tinggal kemarin, presentasi itu dari jemaah katakanlah 40 persen dari nilai manfaatnya 59 persen. Jadi kalau dari situ, nampak lebih proporsional dan rasional berapa biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah. Jangan sampai, subsidi atau nilai manfaat itu lebih besar daripada BPIH yang harus dibayarkan oleh jemaah,” imbuh dia.

Hilman menyampaikan biaya haji yang proporsional itu tentu akan berpengaruh pada naiknya presentasi pembayaran BPIH. “Karena penggunaan dana operasional untuk jemaah sudah harus diproyeksikan juga oleh jemaah yang akan datang,” pungkasnya.(H-1)