Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERTEMUAN Conference of The Parties ke-27 (COP27) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Sharm El Sheikh, Mesir, yang melibatkan beberapa negara, telah menyepakati pembentukan dana pemulihan lingkungan akibat ekonomi ekstraktif.
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi Parid Ridwanuddin berpendapat bahwa pendanaan itu harus dilakukan secara transparan. Serta, benar-benar menyasar upaya pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terdampak.
“Jangan sampai pemerintah malah memberikan solusi pemulihan lingkungan palsu. Ini kan gerakan sipil. Suatu desakan yang bisa disebut dalam kampanye internasional," ujarnya saat dihubungi, Senin (28/11).
Baca juga: Dana Kompensasi Tidak Cukup Hentikan Perubahan Iklim
"Namun, tantangan besarnya ketika ada di nasional. Di negara masing-masing. Apakah dana ini bisa dikelola dengan transparan?" imbuh Parid.
Lebih lanjut, dia menekankan konsep pendanaan untuk pemulihan iklim negara terdampak sebagai bentuk tanggung jawab negara maju. Dalam hal ini, pelaku utama perusakan lingkungan.
Baca juga: Jelang Akhir, Dana Kompensasi Perubahan Iklim Disepakati COP27
“Prinsip dasarnya, bukan seperti mereka cuci tangan, lalu bayar. Kalian (negara maju) menjadi penyebab krisis iklim. Kalian punya tanggung jawab untuk pemulihan lingkungan," pungkasnya.
"Negara industri memang cenderung menolak, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Mereka punya posisi yang kalau dibilang ‘bandel’. Tapi, negara Eropa seperti Jerman, punya posisi yang agak menarik. Mendukung sekali biaya loss and damage," sambung Parid.
Pihaknya pun berharap pendanaan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan. “Kita tahu selama ini dana pemulihan iklim di Indonesia tidak pernah sampai ke masyarakat yang terdampak. Orientasinya selalu infrastruktur. Makanya, perlu transparansi pendanaan," tutupnya.(OL-11)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa kondisi cuaca ekstrem berupa curah hujan sangat tinggi akan terus bertahan hingga Maret-April 2025.
Empat perempuan muda tersebut yakni Yola, asal Kota Kupang, Karmelita asal Kabupaten Nagekeo, Ina, asal Kabupaten Lembata dan Helda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Di tengah krisis iklim dan krisis pangan, peran petani milenial dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Workshop pemilahan sampah diharapkan dapat mengedukasi kalangan anak anak untuk peduli lingkungan sejak dini.
Mengawali rangkaian acara menyambut ulang tahun, Swiss-Belresort Dago Heritage dan Zest Sukajadi Bandung menggelar kegiatan penanaman 141 pohon di Taman Hutan Raya, Ir. H. Djuanda, Bandung.
Konsorsium SNAPFI, merupakan tim proyek penelitian kolaboratif antara Pusat Perubahan Iklim Institut Teknologi Bandung (PPI-ITB) dengan Deutsches Institut für Wirtschaftsforschun
Pada awalnya, banyak nelayan yang masih menggunakan kompresor untuk menyelam dan penggunaan potasium yang dapat merusak ekosistem laut termasuk terumbu karang di Pantai Pulau Gosong.
Salah satunya dengan membuat film kampanye What We Save Now, Will Save Us Later | dr soap®️ Heals Earth yang didukung Nadine Alexandra, seorang aktor dan aktivis.
Dampak merkuri pada tubuh manusia bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf, ginjal, paru-paru, cacat mental, buta, cerebral palsy, hingga berujung kematian.
Pada prinsipnya pihak KLHK dari sisi regulasi peraturan menyiapkan regulasi-regulasi turunan dari undang-undang Cipta Kerja.
Kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama. Mengingat aktivitas di laut tidak hanya melibatkan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.
Dengan potensi ekonomi yang besar, geopark tidak bisa hanya dijadikan sebagai tempat pelestarian semata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved