Soal COP27, Walhi: Pendanaan Pemulihan Lingkungan Harus Transparan

PERTEMUAN Conference of The Parties ke-27 (COP27) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Sharm El Sheikh, Mesir, yang melibatkan beberapa negara, telah menyepakati pembentukan dana pemulihan lingkungan akibat ekonomi ekstraktif.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi Parid Ridwanuddin berpendapat bahwa pendanaan itu harus dilakukan secara transparan. Serta, benar-benar menyasar upaya pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terdampak.

“Jangan sampai pemerintah malah memberikan solusi pemulihan lingkungan palsu. Ini kan gerakan sipil. Suatu desakan yang bisa disebut dalam kampanye internasional," ujarnya saat dihubungi, Senin (28/11).

Baca juga: Dana Kompensasi Tidak Cukup Hentikan Perubahan Iklim

"Namun, tantangan besarnya ketika ada di nasional. Di negara masing-masing. Apakah dana ini bisa dikelola dengan transparan?" imbuh Parid.

Lebih lanjut, dia menekankan konsep pendanaan untuk pemulihan iklim negara terdampak sebagai bentuk tanggung jawab negara maju. Dalam hal ini, pelaku utama perusakan lingkungan.

Baca juga: Jelang Akhir, Dana Kompensasi Perubahan Iklim Disepakati COP27

“Prinsip dasarnya, bukan seperti mereka cuci tangan, lalu bayar. Kalian (negara maju) menjadi penyebab krisis iklim. Kalian punya tanggung jawab untuk pemulihan lingkungan," pungkasnya.

"Negara industri memang cenderung menolak, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Mereka punya posisi yang kalau dibilang ‘bandel’. Tapi, negara Eropa seperti Jerman, punya posisi yang agak menarik. Mendukung sekali biaya loss and damage," sambung Parid.

Pihaknya pun berharap pendanaan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan. “Kita tahu selama ini dana pemulihan iklim di Indonesia tidak pernah sampai ke masyarakat yang terdampak. Orientasinya selalu infrastruktur. Makanya, perlu transparansi pendanaan," tutupnya.(OL-11)