Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyatakan bahwa proses pengangkatan dan penempatan bagi lulusan ASN Guru PPPK merupakan wewenang pemerintah daerah.
Dengan begitu, setelah lulus PPPK, para guru tersebut tidak langsung menerima gaji atau tunjangan dari pemerintah.
"Yang lulus PPPK pada 2021, bukan berarti dia akan mendapat gaji sejak Januari 2022," jelas Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani saat dihubungi, Selasa (27/9).
Baca juga: Menteri Nadiem: RUU Sisdiknas Bertujuan Sejahterakan Guru
"Sebab, ada proses pemberkasan, verifikasi dan validasi berkas, serta pengajuan Nomor Induk ke BKN. Lalu, proses pengangkatan dan penugasan di daerah oleh pejabat pembuat komitmen," imbuhnya.
Adapun pengumuman kelulusan saja baru dilakukan pada 5 Januari atau setelah masa sanggah. Sehingga, proses pemberkasan dan lainnya memang dimulai pertengahan Januari 2022.
Menurutnya, paling cepat lulusan PPPK tersebut baru diangkat pada April 2002. Bahkan, rata-rata mulai diangkat pada Juni/Juli 2022, sekaligus pada tahun ajaran baru.
Baca juga: Kemenkes Terima 260 Ribu Unit VTM Untuk Lacak Kasus Covid-19
"Jika proses administrasi kepegawaian berjalan baik, mereka akan terima rapel pada Oktober/November. Terhitung sejak pengangkatan, atau rata-rata daerah," tutur Nunuk.
Kemendikbud-Ristek terus melakukan koordinasi dengan pemda. Hal itu untuk memastikan tidak ada kendala dalam proses administrasi. Sebelumnya, Komisi X DPR menyoroti banyaknya guru PPPK yang belum menerima gaji.(OL-11)
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masuk dalam dokumen RPJMD
Penegasan ini disampaikan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Dr. Setiawan Aswad, usai mengikuti Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel terkait RPJMD, Jumat malam (18/7/2025).
Total peserta kegiatan ini mencapai 88.676 orang, terdiri dari 17.221 CPNS (260 peserta klasikal dan 16.961 secara daring) dan 71.455 PPPK.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menyampaikan harapan besar kepada para ASN PPPK yang baru diangkat agar senantiasa memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Kabupaten Tuban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved