KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyatakan bahwa proses pengangkatan dan penempatan bagi lulusan ASN Guru PPPK merupakan wewenang pemerintah daerah.
Dengan begitu, setelah lulus PPPK, para guru tersebut tidak langsung menerima gaji atau tunjangan dari pemerintah.
"Yang lulus PPPK pada 2021, bukan berarti dia akan mendapat gaji sejak Januari 2022," jelas Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani saat dihubungi, Selasa (27/9).
Baca juga: Menteri Nadiem: RUU Sisdiknas Bertujuan Sejahterakan Guru
"Sebab, ada proses pemberkasan, verifikasi dan validasi berkas, serta pengajuan Nomor Induk ke BKN. Lalu, proses pengangkatan dan penugasan di daerah oleh pejabat pembuat komitmen," imbuhnya.
Adapun pengumuman kelulusan saja baru dilakukan pada 5 Januari atau setelah masa sanggah. Sehingga, proses pemberkasan dan lainnya memang dimulai pertengahan Januari 2022.
Menurutnya, paling cepat lulusan PPPK tersebut baru diangkat pada April 2002. Bahkan, rata-rata mulai diangkat pada Juni/Juli 2022, sekaligus pada tahun ajaran baru.
Baca juga: Kemenkes Terima 260 Ribu Unit VTM Untuk Lacak Kasus Covid-19
"Jika proses administrasi kepegawaian berjalan baik, mereka akan terima rapel pada Oktober/November. Terhitung sejak pengangkatan, atau rata-rata daerah," tutur Nunuk.
Kemendikbud-Ristek terus melakukan koordinasi dengan pemda. Hal itu untuk memastikan tidak ada kendala dalam proses administrasi. Sebelumnya, Komisi X DPR menyoroti banyaknya guru PPPK yang belum menerima gaji.(OL-11)
