Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SATGAS Monkeypox Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tengah menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan vaksinasi cacar monyet di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Satgas Monkepox PB IDI Hanny Nilasari.
"Saat ini Satgas Monkeypox PB IDI tengah menyapkan rekomendasi lanjutan untuk vaksinasi cacar monyet. Kami menggodoknya dalam diskusi konsolidasi dalam divisi tata laksana Satgas Monkeypox," kata Hanny dalam konferensi pers yang diselengarakan secara virtual, Jumat (26/8).
Hanny mengungkapkan, ada dua mekanisme untuk pemberian vaksinasi cacar monyet. Pertama yakni pemberian kepada orang-orang yang terindikasi sudah terpapar cacar monyet, dan kedua yakni pemberian vaksinasi pada orang-orang yang sudah berkontak langsung degan pasien cacar monyet.
Baca juga: Pemerintah Targetkan 10 Juta Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM
Baca juga: Literasi Digital Penting untuk Hadapi Ancaman Dunia Maya
"Selain itu tenaga kesehatan juga diberikan vaksin. Jadi itu rekomendasi yang akan diberikan," imbuh Hanny.
Adapun, Hanny menyebut bahwa jika nanti ada vaksin cacar monyet, maka vaksin itu tidak diindikasikan untuk masyarakat umum atau masuk dalam program vaksiansi massal seperti covid-19. Hanya orang-orang yang berisiko tinggi saja yang akan mendapatkannya.
"Karena kita tahu bahwa penularan monkeypox ini harus bersentuhan langsung. Karenanya orang-orang yang berisiko tinggi dan nakes yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin," pungkasnya.
Saat ini sendiri, di Indonesia sudah ada satu pasien yang terkonfirmasi cacar monyet dan 23 suspek. Sementara itu di tingkat global hingga 25 Agustus 2022 tercatat ada sebanyak 46.724 total kasus cacar monyet. Secara rinci, 46.337 kasus berasal dari negara nonendemis dan 387 kasus dari negara dengan riwayat penyakit monkeypox.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan akan menyiapkan sebanyak 10 ribu dosis vaksin cacar monyet di Indonesia. Namun demikian, vaksin itu belum akan digunakan untuk vaksinasi massal. Pasalnya, belum ada rekomendasi dari World Health Organization (WHO) mengenai vaksinasi massal untuk cacar monyet.
"Ada 2 atau 3 negara yang sudah melakukan vaksinasi. Dan kita sedang proses pengadaan dan harus melalui rekomendasi dari Badan POM. InsyaAllah ada sekitar 10 ribu vaksin yang akan diadakan di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.
Nantinya, lanjut dia, vaksin itu akan diberikan kepada orang yang tengah menderita cacar monyet dan pada orang-orang yang terdeteksi melakukan kontak erat dengan pasien positif cacar monyet.
Syahril menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan persiapan untuk menghadapi virus cacar monyet di Indonesia. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang. Pasalnya, virus cacar monyet memiliki tingkat keparahan yang rendah.
"Dari laporan kasus cacar monyet, yang meninggal itu 1%. Itu jauh dibandingkan dengan covid-19 yang kadang-kadang bisa mencapai 10% sampai 15% kematiannya. Dimohon pada masyarakat tetap tenang bahwa sanya kasus cacar monyet ini sudah kita siapkan baik di tingkat surveilans, di dinkes puskesmas memiliki kesigapan untuk melakukan deteksi termasuk preventif edukasi kepada masyarakat," beber dia.
Selain itu, Syahril mengingatkan bahwa cacar monyet tidak hanya menyerang kelompok tertentu saja. Semua orang berpotensi tertular cacar monyet apabila dirinya berkontak erat dengan orang yang memiliki gejala ataupun positif cacar monyet.
"Semua orang yang mempunyai kontak erat dengan pasien maka dia punya risiko tertinggi tertular. Jadi saat surveilans juga kita tidak akan melakukan tracing di kelompok tertentu saja, tapi semua yang kontak erat. Itu yang perlu ditegaskan," pungkas Syahril. (H-3)
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan belum cukup tegas sehingga multitafsir.
Hingga saat ini, dokter belum tersebar merata di seluruh wilayah, sebagian besar masih terkonsentrasi di kota-kota besar.
Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Iqbal Mochtar menjelaskan bahwa paparan dalam dosis tinggi dan jangka waktu lama cesium-137 atau cs-137 dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius
BARU-BARU ini, publik disuguhi kabar tidak sedap.
Padahal, peran dan posisi molegium dalam sistem pendidikan kedokteran sangat krusial dan menyangkut langsung mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menilai komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin harus segera diperbaiki.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Rencana ini mengemuka dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi Skrining HPV DNA yang digelar hari ini, Selasa (27/1/2026), di Kementerian Kesehatan RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved