Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
UNIVERSITAS Padjadjaran (Unpad),Bandung menggelar uji publik bagi Calon Anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Capansel Satgas PPKS) di lingkungan Unpad secara daring pada Kamis (4/8). Uji publik ini diikuti oleh 11 Calon Anggota Pansel Satgas PPKS di lingkungan Unpad setelah mereka dinyatakan lolos pada seleksi yang diselenggarakan sebelumnya.
Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Unpad Boy Yoseph Cahya Sunan Sakti Syah Alam, mengatakan, pihaknya telah merekrut Capansel Satgas PPKS dari seluruh unsur, yaitu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Sebanyak 11 nama dipilih untuk kemudian mengikuti pelatihan dan seleksi kelayakan yang diselenggarakan Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbud-Ristek. “Ini menunjukkan bahwa Capansel ini memiliki kredibilitas cukup tinggi dilihat dari hasil seleksi kemarin,” kata Boy seperti dikutip laman Unpad, Sabtu (6/8).
Boy melanjutkan, dengan hasil positif tersebut, pihaknya optimistis untuk menempuh tahapan selanjutnya. Sehingga Unpad dapat membentuk tim Satgas PPKS yang akan melindungi sivitas akademika maupun tenaga kependidikan, khususnya dari kaum perempuan, dari tindak kekerasan seksual.
Direktur Tata Kelola, Legal, dan Komunikasi Unpad Prof. Isis Ikhwansyah, menjelaskan, kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan masalah serius yang terus berkembang dan krusial ditangani.
Kemendikbud-Ristek sendiri telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.Selain itu, program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka juga telah mencanangkan 'Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual'.
"Uji publik Capansel Satgas PPKS ini merupakan amanat dari Permendikbud tersebut. Dalam Pasal 25 Ayat 1 butir (d) disebutkan, calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi di Kementerian akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat," terangnya .
Adapun, uji publik ini menghadirkan tim panelis yang terdiri dari Widati Wulandari (Dosen Fakultas Hukum Unpad) dan Ressa Ria Lestari (Founder Samahita); serta tim penilai yang terdiri dari Prof. Aquarini Priyatna, Prof. Isis Ikhwansyah, Edward Henry, dan perwakilan dari pihak BEM Kema Unpad.
Adapun nama 11 Capansel Satgas PPKS tersebut adalah sebagai berikut; Budiawati Supangkat, (Dosen), Wanodyo Sulistyani (Dosen), Aulia Iskandarsyah (Dosen), Ofiar Murwanti (Tenaga Kependidikan), Nyi. Raden Anita Trikusumawati (Tenaga Kependidikan), Ahmad Baehaqi (Tenaga Kependidikan), Chelsea Anastasia (Mahasiswa), Tirtadiani Fadilah (Mahasiswa), Salsabila Tiara Aulia (Mahasiswa), Syifa Eka Rahmawati (Mahasiswa), dan Sofia Maharani (Mahasiswa). (H-1)
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 24 tahun yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh Achraf Hakimi di kediaman pribadi sang pemain di Paris.
Pendanaan pemulihan melalui peraturan ini hanya dapat diberikan setelah mekanisme restitusi dijalani, tetapi tidak ada batasan waktu yang tegas.
Dengan PP 29/2025 maka pengobatan korban kekerasan dan kekerasan seksual yang tidak tercover oleh program jaminan kesehatan nasional (JKN), bisa mendapatkan dana bantuan.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
JCI Jakarta berkolaborasi dengan HIPMI BPP Banom Womenpreneur untuk mendukung misi penting Kids Biennale Indonesia: memerangi bullying dan kekerasan seksual terhadap anak-anak.
Di bidang AI, UNSIA akan menandatangani MoU dengan Udacity Korea, dengan konten yang disiapkan oleh Stanford University dan manajemen Silicon Valley.
THEFI 2025 berawal pada 9 Agustus di Jakarta, lalu berlanjut di 10 Agustus di Bandung, 12 Agustus di Makassar, 14 Agustus di Surabaya, dan 16 – 17 Agustus di Medan.
Keberlanjutan organisasi tak hanya ditentukan teknologi dan sistem, tetapi juga oleh pemimpin yang mampu menjawab tantangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
UIII meluncurkan Indonesian Institute for Human Fraternity, sebuah lembaga yang akan mengawal penerjemahan nilai-nilai persaudaraan manusia ke dalam kebijakan dan program konkret.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
Binus University meluncurkan Program Studi Digital Media Communication di kampus Alam Sutera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved