Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai para 'awardee' Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus memiliki komitmen moral dan komitmen pengabdian yang kuat.
Sebab, pendidikan yang mereka jalani dibiayai oleh negara. Hal ini menyikapi viralnya cuitan di media sosial yang menyebut penerima beasiswa LPDP di Inggris yang tidak mau pulang ke Tanah Air, dan lebih memilih untuk bekerja di luar negeri agar terhindar dari pajak.
“Jangan luntur gara-gara, misalnya setelah mereka ke sana, punya opportunity yang lebih. Menurut saya harus tetap diutamakan dulu pengabdiannya terhadap pemerintah atau negara," tutur Huda dalam keterangan pers, Selasa (2/8).
Tak hanya itu, ia juga menagih janji dan komitmen para peraih beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia.
Pasalnya, calon peserta lain yang gagal mungkin saja memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia dan mengabdi saat mendapatkan beasiswa itu.
“Kita tetap minta menagih janji, menagih komitmen teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP. Mereka menyisihkan hak anak-anak muda yang lain yang mungkin punya komitmen untuk mengabdi dan siap kembali lagi," lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Maka dari itu, Huda mengusulkan agar ada semacam terobosan bagi para peraih beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke Indonesia.
Sebab, terobosan tersebut dinilai penting untuk dilakukan pemerintah. Terlebih, persoalan LPDP yang ogah pulang sudah berlangsung sejak lama.
Ia pun mempertanyakan kemungkinan akan adanya perubahan skema sehingga lulusan LPDP dapat tetap bekerja untuk Indonesia meski tinggal di luar negeri.
"Pertanyaannya, mungkin enggak sih secara struktur pemerintah bikin modifikasi terkait dengan kemungkinan mereka betul-betul jadi duta di sana, tapi tetap bekerja di pemerintah Indonesia? Kita tidak tahu skemanya kayak apa," usul legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII itu.
Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi solusi bagi para lulusan peraih beasiswa LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri, dengan catatan mereka harus tetap mengabdi kepada Indonesia.
“Saya kira perlu juga dipertimbangkan ada semacam itu. Mungkin badannya bisa di KBRI atau apa. Atau semacam divisi khusus yang kira-kira dia bisa menampung teman-teman yang di luar negeri, tapi karyanya tetap jadi bagian dari pengabdian terhadap negara," pungkas Huda. (RO/OL-09)
Dinara saat ini berada di Amerika Serikat sebagai penerima beasiswa penuh (full scholarship) dari Kedutaan Besar AS melalui program pertukaran pelajar.
PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) menyalurkan beasiswa senilai Rp100 juta kepada Jakarta Indonesia Korean School (JIKS).
Program beasiswa "Glow and Lovely Bintang Beasiswa" telah berjalan selama sembilan tahun, menerima lebih dari 18.000 aplikasi pada tahun ini.
Beasiswa tersebut diberikan kepada sejumlah anak anggota yang memenuhi kriteria, dari sisi prestasi akademik.
KETUA Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia, Rina Fatimah, menyebut pihaknya berkomitmen memperluas akses informasi beasiswa kepada masyarakat Indonesia.
Peresmian PMB tahun ini mengusung semangat membuka akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
PENETAPAN tersangka dan penahanan Nadiem Anwar Makarim oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 4 September 2025 menguji kedewasaan kita membaca perkara korupsi pada sektor pendidikan.
Budi menjelaskan KPK masih menangani dugaan korupsi pengadaan Google Cloud karena kasus tersebut berbeda dengan kasus yang sedang ditangani Kejagung
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved