Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menuding Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah melecehkan DPR sebagai lembaga.
Hal tersebut terkait dengan belum dikirimkannya Daftar Invetarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran (Dikdok) kepada DPR.
"Ini seperti tindakan yang cukup memalukan dari Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan. Dia sudah berjanji (kirim DIM) sebanyak 2 kali dan belum dipenuhi janjinya sampai sekarang," ungkap Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).
Willy yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Dikdok menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Surpres RUU Dikdok. Ketidakseriusan Nadiem dalam membahas RUU Dikdok dengan tidak mengirimkan DIM ke DPR disebut Willy sama saja dengan melakukan penghinaan kepada presiden.
"Dia melecehkan karena supres sudah ada namun dia tidak kirim DIM. Artinya dia tidak komit dengan apa yang sudah presiden lakukan," ungkapnya.
Willy menuturkan pihaknya akan mengirimkan surat kepada presiden terkait tindakan Nadiem yang dianggap sebagai pelecehan terhadap institusi negara. Surat tersebut akan dirikimkan pada miinggu mendatang.
"Kita akan kejar terus dia dengan bersurat kepada presiden, minggu depan aku kirim mengatakan kepada presiden bahwa ini tindakan pelecahan," ungkapnya.
Pembahasan RUU Dikdok menggantung di parlemen lantaran pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek belum mengirimkan DIM RUU Dikdok. DPR mempertanyakan kesungguhan pemerintah. DIM RUU Dikdok sudah harus dikirim pada Juni 2022. Namun hingga awal Juli memasuki masa reses DPR, DIM tidak kunjung diberikan.
"Dia janji bulan Juni akan kirim DIM RUU dikdok, lalu pertemuan kedua dia janji akan kirim dalam waktu 2 hari dan itu sampai hari ini belum di kirim," ungkapnya. (H-2)
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved