Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan jajarannya, jika terbukti menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan madrasah.
Hal tersebut disampaikan Yaqut di hadapan Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja pada Kamis (2/6) ini. "Saya sudah sampaikan zero toleran sudah berkali-kali," ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
"Saya sampaikan secara personal, bahkan saya sendiri yang akan melaporkan, jika ada jajaran Kemenag (Kementerian Agama) yang melakukan pelanggaran," imbuhnya.
Baca juga: Tahun 2022, Dana BOP Paud dan Sekolah Kesetaraan Naik 9,5 Persen
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pemangkasan dana dari penyaluran BOP pesantren dari Kemenag sebesar Rp2,5 triliun. Laporan ICW didukung mitranya dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten, terkait berbagai tindak pidana korupsi.
Adapun yang menjadi sorotan ICW, yakni pendataan pondok pesantren dari Kemenag yang tidak by name by address. Serta, memiliki alamat ganda, memiliki izin tapi tidak ada gedung, hingga tidak beroperasi layaknya lembaga pendidikan Islam.
Yaqut mengklaim dugaan kasus penyimpangan terjadi di era kepemimpinan sebelum dirinya. Namun, pihaknya tetap berkomitmen bahwa tidak ada toleransi jika terjadi penyimpangan.
"Untuk dana BOP, kami tidak ada toleransi atas penyimpangan. Baik dalam bentuk pemotongan, pungutan, maupun masa lalu yang secara historis sebetulnya terputus, karena saya tidak tahu sebetulnya," pungkas dia.
Baca juga: 95,7% Jamaah Haji Sehat dan Siap ke Tanah Suci
"Pelajaran terkait BOP ini sebetulnya sudah menyakitkan dan tidak perlu diulang. Betul bahwa madrasah, pesantren dan sebagainya membutuhkan anggaran, tapi jangan dipotong," sambung Yaqut
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menekankan bahwa penyelenggaraan BOP menjadi sorotan publik belakangan ini. Apalagi, banyak temuan yang dilakukan oleh ICW.
"Penemuan tersebut ditemukan berbagai oknum. Di platform YouTube seolah-olah hanya terjadi di kepemimpinan saat ini. Padahal, Menteri Agama yang menjabat sebelumnya juga ada," kata Yandri
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
210 pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa hanya 54% pesantren yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak,
KETUA Majelis Masyayikh, Abdul Ghaffar Rozin mengatakan bahwa tantangan besar pendidikan nonformal pesantren adalah keragaman antar pesantren.
Majelis Masyayikh memiliki otoritas penuh dalam penentuan standar mutu pesantren.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved