Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan jajarannya, jika terbukti menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan madrasah.
Hal tersebut disampaikan Yaqut di hadapan Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja pada Kamis (2/6) ini. "Saya sudah sampaikan zero toleran sudah berkali-kali," ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
"Saya sampaikan secara personal, bahkan saya sendiri yang akan melaporkan, jika ada jajaran Kemenag (Kementerian Agama) yang melakukan pelanggaran," imbuhnya.
Baca juga: Tahun 2022, Dana BOP Paud dan Sekolah Kesetaraan Naik 9,5 Persen
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pemangkasan dana dari penyaluran BOP pesantren dari Kemenag sebesar Rp2,5 triliun. Laporan ICW didukung mitranya dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten, terkait berbagai tindak pidana korupsi.
Adapun yang menjadi sorotan ICW, yakni pendataan pondok pesantren dari Kemenag yang tidak by name by address. Serta, memiliki alamat ganda, memiliki izin tapi tidak ada gedung, hingga tidak beroperasi layaknya lembaga pendidikan Islam.
Yaqut mengklaim dugaan kasus penyimpangan terjadi di era kepemimpinan sebelum dirinya. Namun, pihaknya tetap berkomitmen bahwa tidak ada toleransi jika terjadi penyimpangan.
"Untuk dana BOP, kami tidak ada toleransi atas penyimpangan. Baik dalam bentuk pemotongan, pungutan, maupun masa lalu yang secara historis sebetulnya terputus, karena saya tidak tahu sebetulnya," pungkas dia.
Baca juga: 95,7% Jamaah Haji Sehat dan Siap ke Tanah Suci
"Pelajaran terkait BOP ini sebetulnya sudah menyakitkan dan tidak perlu diulang. Betul bahwa madrasah, pesantren dan sebagainya membutuhkan anggaran, tapi jangan dipotong," sambung Yaqut
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menekankan bahwa penyelenggaraan BOP menjadi sorotan publik belakangan ini. Apalagi, banyak temuan yang dilakukan oleh ICW.
"Penemuan tersebut ditemukan berbagai oknum. Di platform YouTube seolah-olah hanya terjadi di kepemimpinan saat ini. Padahal, Menteri Agama yang menjabat sebelumnya juga ada," kata Yandri

Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Saat bencana terjadi, beberapa ruang kelas hingga masjid digunakan sebagai posko logistik dan lokasi pemulasaraan jenazah korban longsor.
MANTAN Wakil Presiden (Wapres) RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin menekankan peran penting pesantren sebagai 'pabrik kyai' yang menyiapkan dan mencetak santri menjadi kyai serta ulama.
Alumni Gontor 2006 menjalankan program Minhat Yatama, yaitu pengumpulan donasi rutin setiap bulan untuk membantu anak-anak yatim dari keluarga teman satu angkatan.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Lembaga pendidikan ini dinilai unggul dalam mengintegrasikan kurikulum modern dan salaf yang relevan dengan perkembangan zaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved