Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya siap melaporkan jajarannya, jika terbukti menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan madrasah.
Hal tersebut disampaikan Yaqut di hadapan Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja pada Kamis (2/6) ini. "Saya sudah sampaikan zero toleran sudah berkali-kali," ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
"Saya sampaikan secara personal, bahkan saya sendiri yang akan melaporkan, jika ada jajaran Kemenag (Kementerian Agama) yang melakukan pelanggaran," imbuhnya.
Baca juga: Tahun 2022, Dana BOP Paud dan Sekolah Kesetaraan Naik 9,5 Persen
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan pemangkasan dana dari penyaluran BOP pesantren dari Kemenag sebesar Rp2,5 triliun. Laporan ICW didukung mitranya dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten, terkait berbagai tindak pidana korupsi.
Adapun yang menjadi sorotan ICW, yakni pendataan pondok pesantren dari Kemenag yang tidak by name by address. Serta, memiliki alamat ganda, memiliki izin tapi tidak ada gedung, hingga tidak beroperasi layaknya lembaga pendidikan Islam.
Yaqut mengklaim dugaan kasus penyimpangan terjadi di era kepemimpinan sebelum dirinya. Namun, pihaknya tetap berkomitmen bahwa tidak ada toleransi jika terjadi penyimpangan.
"Untuk dana BOP, kami tidak ada toleransi atas penyimpangan. Baik dalam bentuk pemotongan, pungutan, maupun masa lalu yang secara historis sebetulnya terputus, karena saya tidak tahu sebetulnya," pungkas dia.
Baca juga: 95,7% Jamaah Haji Sehat dan Siap ke Tanah Suci
"Pelajaran terkait BOP ini sebetulnya sudah menyakitkan dan tidak perlu diulang. Betul bahwa madrasah, pesantren dan sebagainya membutuhkan anggaran, tapi jangan dipotong," sambung Yaqut
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menekankan bahwa penyelenggaraan BOP menjadi sorotan publik belakangan ini. Apalagi, banyak temuan yang dilakukan oleh ICW.
"Penemuan tersebut ditemukan berbagai oknum. Di platform YouTube seolah-olah hanya terjadi di kepemimpinan saat ini. Padahal, Menteri Agama yang menjabat sebelumnya juga ada," kata Yandri
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
PW RMI-NU Jakarta dan PAM Jaya Siapkan MoU Penyediaan Air Langsung Minum di Pesantren
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Penanaman jagung awal di ponpes tersebut di atas lahan sekitar satu hektare. Sementara benih ikan yang ditaburkan adalah nila sebanyak tiga ribu ekor.
DIREKTORAT Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk pertama kalinya menggelar Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) tingkat Internasional.
Kemenag menyebut program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyasar siswa dan santri bisa melengkapi kebutuhan pemeriksaan kesehatan di pesantren.
Untuk bisa mengakses peluang beasiswa kampus-kampus internasional di luar negeri dan dalam negeri, menurut Kyai Imjaz, bahasa Inggris menjadi kunci yang wajib dimiliki.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved