Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim menyampaikan penyaluran dan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paud dan Satuan Pendidikan Kesetaraan mengalami kenaikan rata-rata hingga 9,5%. Hal itu merupakan bagian dari akselerasi pendanaan pendidikan di Tanah Air.
"Ini memang suatu hal dengan rata-rata kenaikan untuk 270 kab/kota dengan dan BOP Paud dan Sekolah Kesetaraan rata-rata kenaikannya 9,5%," ujar Nadiem dalam Merdeka Belajar Episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Paud dan Satuan Pendidikan Kesetaraan, Selasa (15/2).
Nadiem mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya bersama Kemendikbud-Ristek bersama Kemenkeu dan Kemendagri. Paud dan Sekolah Kesetaraan diberi kesempatan yang sama untuk mendapat pendanaan dalam transformasi pendidikan Indonesia.
Dia menjelaskan, dana BOP tahun 2022 tidak serta-merta disamaratakan untuk semua daerah. Layaknya dana BOS, BOP juga disalurkan berdasarkan indeks kemahalan daerah.
"Nilai satuan BOP Paud (dan Sekolah Kesetaraan) yang tadinya semua sekolah, anak mendapatkan nilai yang sama, sekarang bervariasi. Tergantung daerah-daerah yang lebih terpencil, daerah 3T, daerah yang sulit diakses itu akan mendapatkan dana yang lebih afirmatif, lebih besar dari yang lainnya," tuturnya.
Baca juga: Dana BOS dan BOP PAUD Bisa Digunakan
Jika pada tahun 2021 setiap anak mendapatkan Rp600 ribu, maka tahun ini kisarannya mulai dari Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta. Artinya tidak ada yang turun tetapi satuan pendidikan yang mengalami kenaikan secara signifikan.
Indeks kemahalan, menurutnya, merupakan metrik ini yang paling konsisten untuk menunjukkan tingkat sosial ekonomi masing-masing daerah. Seberapa sulit akses daerah akan menentukan dana yang bisa diterima sekolah-sekolahnya.
"Ini benar-benar kita memberikan berdasarkan azas Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita benar-benar merasa tidak bisa kita patok sama walau kondisi sosial ekonominya. Yang lebih butuh bantuan harus dibantu lebih signifikan," jelasnya.
Selain itu, dana yang disalurkan juga lebih fleksibel untuk digunakan. Setiap satuan pendidikan bisa menggunakannya sesuai kebutuhan. Dana juga disalurkan langsung ke rekening sekolah, sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan.
"Anggaran akan diterima bulan Februari dan paling telat Maret," imbuhnya.
Adapun, persyaratannya yakni harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Sekolah juga harus sudah mengupdate Dapodik sesuai kondisi riil sekolah, punya izin penyelenggara pendidikan, memiliki rekening satuan pendidikan dan tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama. Kemudian jumlah peserta didik dihitung sebagai basis BOP merupakan peserta didik yang memiliki NISN.
"Masih berlaku kebijakan sebelumnya bahwa ada minimum 10 peserta didik untuk syarat menerima BOP Kesetaraan. Tapi tidak ada lagi jumlah minumum untuk peserta didik penerima BOP Paud maupun BOS," tukasnya.(OL-5)
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved