Kemenag Ajukan Biaya Haji Tambahan, DPR Minta Surat dari Arab Saudi

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Samsu Niang Fraksi menilai jika ada tambahan anggaran untuk haji tahun ini maka perlu didahulukan dengan surat pemberitahuan dari Pemerintah Arab Saudi apa yang dibutuhkan beserta rinciannya sehingga pemerintah dan legislatif memiliki gambaran kebutuhan yang kurang.

Diketahui Kementerian Agama menyodorkan tambahan anggaran biaya haji 1443H/2022M sebesar Rp1,4 triliun padahal waktu keberangkatan haji kloter pertama tinggal 4 hari lagi.

"Di sini kami belum memiliki gambaran yang dibutuhkan yang bila mana tidak ditambah (anggarannya) maka tidak berangkat haji maka kita perlu jelas dulu sehingga ada dasar hukum yang disepakati dalam rangka menetapkan anggaran yang cukup besar ini," kata Niang dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/5).

Karena DPR RI sendiri tidak ingin menetapkan tambahan anggaran tanpa ada dasar hukum yang jelas, karena biaya haji menyangkut uang kemaslahatan.

"Sebelum ada surat pembicaraan tambahan biaya haji dipending dulu lah supaya ada kejelasan, jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak setuju. Kita juga perlu dengar BPKH ada kah uang segitu," ujarnya.

Baca juga: 96,30 Persen Calhaj Sudah Melunasi Iuran Haji 2022

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan tambahan anggaran secara mendadak ini merupakan tamparan hebat di Komisi VIII DPR RI bahwa ini menjadi pembelajaran terpenting tentang perencanaan keuangan haji ke depan.

"Bahwa ternyata tidak boleh gegabah karena banyak sekali asumsi makro di bawah kendali sehingga pada saat pemberangkatan 4 Juni nanti tiba-tiba disodorkan di luar perencanaan diperhitungkan. Sekiranya ke depan perlu diperbaiki perencanaan haji agar keuangan haji diperhitungkan secara matang," kata Selly.

Selain itu, Selly juga mengusulkan apabila biaya haji tambahan ini dibebankan ke APBN saja tidak ke BPKH karena nilai manfaat yang dikelola BPKH merupakan hak dari jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun.

"Kalau ada tambahan Rp1,5 triliun dan ada penambahan di haji khusus rasanya kami perlu pertimbangan secara matang dan nilai manfaat BPKH ini dari haji reguler yang sudah menunggu puluhan tahun," ujar Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) tersebut. (OL-4)