Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PRESIDEN Joko Widodo menjadi wali nikah adik kandungnya, Idayati, dalam prosesi ijab kabul dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, di Gedung Graha Saba Buana Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/5).
Mengenakan setelan beskap hitam, Jokowi duduk tepat di hadapan Anwar, dan di samping kanan petugas KUA Kecamatan Banjarsari Arbain Basyar.
"Saudara Profesor Doktor Haji Anwar Usman Bin Haji Usman, saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya Idayati Binti Notomihardjo nikah dengan engkau, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan sebuah jam tangan dibayar tunai," ucap Jokowi mengikrarkan ijab yang langsung disambut Anwar.
Baca juga: Bertemu Wakil Presiden Zambia, Jokowi Tawarkan Penguatan Kerja Sama Ekonomi
"Saya terima nikahnya dan jodohnya Idayati Binti Notomihardjo dengan mahar tersebut tunai."
Dua saksi yang terdiri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Andika Perkasa menyatakan prosesi ijab kabul telah sah dan petugas KUA menetapkan pasangan itu resmi menjadi suami istri.
Pernikahan yang berlangsung khidmat itu digelar secara terbatas dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat saja. (OL-1)
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
SEKRETARIS Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.
MK melanjutkan sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan komposisi hakim lengkap setelah Anwar Usman absen.
Panel 3 tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
HAKIM Konstitusi Arief Hidayat mengaku miris melihat komentar negatif terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman yang sedang sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved