Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memertimbangkan rencana pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Jika PPKM akan dicabut pemerintah diminta menyiapkan strategi yang matang.
“Perlu ada strategi yang matang dan komprehensif mengenai rencana pencabutan PPKM agar tidak menimbulkan euforia berlebihan di tengah masyarakat,” ungkap Puan, Rabu (25/5)
Dia memahami kondisi covid-19 di Indonesia yang sudah semakin terkendali. Meski begitu perencanaan yang matang diperlukan untuk tetap membuat masyarakat awas terhadap virus covid-19 yang masih ada.
“Kita semua harus bisa memahami bahwa covid-19 masih ada di tengah-tengah kita. Harus ada antisipasi yang dilakukan supaya masyarakat tetap aware terhadap virus ini manakala kebijakan PPKM dicabut,” tuturnya.
Baca juga: 66,33% Lansia Sudah Divaksinasi Lengkap
Puan pun mengingatkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai saat ini belum resmi mencabut status pandemi covid-19 dunia.
Ia meminta pemerintah untuk terus bekerja sama dengan pakar dan epidemiologi untuk mengevaluasi kebijakan PPKM.
“Temukan formula yang tepat sehingga saat PPKM nantinya dicabut, masyarakat sudah siap dan memahami bagaimana agar tetap hati-hati dan waspada menjalankan aktivitas mereka sehari-hari,” jelas Puan.
Publik, menurutnya, juga tidak ingin pencabutan PPKM membentuk pola pikiran bahwa Indonesia sudah bebas dari covid-19.
"Karena kurangnya awareness terhadap hal itu akan memicu lonjakan kasus,” imbuhnya.
Puan meminta pemerintah mempertimbangkan kesiapan masyarakat menghadapi pelonggaran aturan termasuk psikologis masyarakat yang tentunya tidak lagi sama dengan sebelum pandemi covid-19 melanda.
“Bagaimana juga psikososial masyarakat terhadap kebiasaan baru setelah adanya covid-19. Jangan sampai ada gesekan terjadi karena kurangnya kesiapan masyarakat menghadapi era kehidupan baru pasca pandemi,” ucapnya..
Dia meminta pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR terkait rencana pencabutan PPKM.
Puan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai berbagai kemungkinan yang bisa terjadi apabila kebijakan tersebut diterapkan.
“Pandemi covid-19 masih menimbulkan ketidakpastian. Virus masih terus bermutasi. Kita juga perlu berkaca dari pengalaman negara lain yang kasusnya kembali meningkat ketika mulai melakukan pelonggaran secara masif,” katanya.
Puan merasa bersyukur karena kini banyak daerah yang mengalami peningkatan status PPKM. Ia mengajak masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Dengan kesadaran untuk terus mewaspadai penyebaran covid-19, saya optimistis situasi kita akan semakin membaik dan Indonesia akan lebih cepat menuju endemi covid-19,” tukasnya. (Sru/OL-09)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved