Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan kemungkinan pengumuman kuota haji minggu depan. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya masih merumuskan beberapa hal serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk persiapan penyelenggaraan haji.
“Ya semoga minggu depan diumumkan. Memang dari Saudinya juga belum kasih info,” kata Hilman kepada Media Indonesia (16/4).
Sementara itu, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Saiful Mujab mengatakan saat ini Kemenag tengah fokus mematangkan persiapan dengan skema penyelenggaraan haji dengan kuota 50 persen.
“Tatkala Arab mengumumkan 1 juta jamaah, ada kabar-kabar selentingan itu, ya berarti 50 persen untuk kita. Yang terpenting dari sekarang kita sudah bergerak, kita matangkan dulu paling tidak untuk skema 50 persen,” ujar Saiful.
Adapun persiapan yang tengah dilakukan Kemenag saat ini, kata Saiful adalah penyisiran jamaah haji berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diumumkan Arab Saudi. Jika kuota yang diberikan 50 persen, berarti akan ada banyak yang diseleksi.
Baca juga: Kutuk Serbuan Masjid Al-Aqsa, Saudi Minta Dunia Adili Israel
“Mereka yang usianya di atas 65, itu sudah pasti tidak akan ikut. Nanti kita pisahkan, usia yang di bawah 65 didahulukan, lalu akan kita sistem siskohat. Nanti juga akan dipotong jamaah haji khusus, 8 persen sesuai dengan UU,” kata dia.
Saat ini, Saiful mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk persiapan vaksin meningitis. Mengingat dua tahun tertunda, calon jamaah harus melakukan vaksin meningitis kembali.
Selain itu, Saiful menyampaikan jamaah haji akan dipilah lagi berdasarkan kelengkapan vaksinasi. Diharapkan, jamaah sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap plus booster.
“Jamaah kita pilah. Kita sudah koordinasi dengan kesehatan juga. Mana yang sudah vaksin, mana yang belum. Bagi yang nanti masuk list pemberangkatan, tentu harus vaksin dosis lengkap. Kalau pun tidak bisa vaksin karena ada sebab kesehatan, harus ada surat keterangan dokter,” tandasnya.(OL-4)
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved