Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUBAHAN iklim akan membawa dampak buruk yang signifikan bagi Indonesia. Peningkatan suhu udara, semakin tingginya permukaan laut akan membahayakan banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air. Belum lagi frekuensi, intensitas dan durasi bencana geohidrometeorologi yang diyakini akan semakin meningkat.
"Sebagai negara agraris dan kepualuan, Indonesia semakin tidak diuntungkan dari dampak perubahan iklim ini," ujar Jokowi dalam Puncak Peringatan ke-72 Hari Meteorologi Dunia secara virtual, Rabu (30/3).
Menyadari semakin tingginya risiko bencana yang membayangi, kepala negara pun menginstruksikan Badan Meterlorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan kualitas sistem peringatan dini terutama di daerah-daerah rawan.
"Manfaatkan AI, big data, teknologi high performance computing dan lakukan dengan inovasi dan cara-cara kreatif," sambung mantan wali kota Solo itu.
BMKG juga dituntut menyediakan data dan informasi secara cepat dan akurat guna menyusun langkah-langkah mitigasi yang andal dan terukur.
"Formulasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cepat serta siapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim," tuturnya.
Di luar hal teknis, Jokowi meminta BMKG membangun kesadaran, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat melalui edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.
Upaya tersebut sangat penting dilakukan agar publik mampu merespons dengan cepat potensi riisiko bencana yang ada di sekitar mereka.
"Termasuk petani dan nelayan. Mereka adalah kelompok rentan dalam hal dampak perubahan iklim. Mereka harus kita beri pemahaman sehingga memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mereka harus dapat dengan produktif dan aman untuk menjaga ketahanan pangan kita," jelas Jokowi.
BMKG juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dengan seluruh pihak terkait agar upaya mitigasi dapat berjalan semakin maksimal.
"Perkuat kolaborasi, himpun ketangguhan dari berbagai pihak. Tidak hanya dengan kementerian lembaga tetapi juga dengan swasta, danbsosial," tuturnya.
Satu pesan terakhir, Jokowi meminta seluruh elemen bangsa mendukung gelaran The Global Platform for Disaster Risk Reduction yang akan diselenggarakan di Tanah Air.
Ia berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu sumber pengetahuan terkait pengurangan risiko kebencanaan termasuk dalam mitigasi multibencana geohidrometeorologi. (OL-13)
Baca Juga: Food Combining Bantu Jaga Kesehatan Selama Ramadan
Data Numbeo 2026 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan biaya hidup terendah di Asia Tenggara, dengan indeks 26,1 dibandingkan New York sebagai barometer.
BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca periode 20–23 Februari 2026, mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia di Board of Peace dan rencana 8.000 TNI ke Gaza krusial cegah dominasi politik Israel.
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved