Mudik Diizinkan, Satgas: Faktor Vaksin dan Ketaatan Prokes Tinggi

KETUA Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sony Harry B. Harmadi mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat untuk mengizinkan warga mudik dilatarbelakangi sejumlah faktor. Diantaranya adalah tingginya angka vaksinasi covid-19.

Ia menjelaskan, tahun lalu mudik belum diizinkan karena angka vaksin masih rendah yakni baru mencakup 3%-4% penduduk yang divaksin lengkap.

Sementara itu, saat ini angka vaksinasi dosis lengkap untuk kelompok umur di atas 12 tahun secara nasional sudah mencapai 74%.

"Secara persentase jumlah penduduk, itu 54% yang sudah vaksin lengkap. Kan kita juga ada yang masih bayi, balita. Jadi jauh sekali dibandingkan tahun lalu. Apalagi tahun 2020 belum ada vaksin," ungkap Sony dalam diskusi virtual, Sabtu (26/3).

Pihaknya juga terus mendorong vaksin penguat atau vaksin booster bagi penduduk usia dewasa atau di atas 18 tahun.

Selain faktor tingginya angka vaksinasi, Sony juga menyebutkan faktor lainnya adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang tinggi. Satgas Penanganan Covid-19 sempat meminta bantuan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk melihat ketaatan warga soal penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Manjakan Pecinta Kuliner, Hublife Gelar Ice Cream & Gelato Festival

Dari survei yang dilakukan pada 16-25 Februari 2021 kepada 254 ribu warga, tercatat angka kepatuhan memakai masker mencapai di atas 84%.

"Dari jumlah tersebut, 91% patuh karena kesadaran diri. Jadi sudah sangat patuh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, untuk kepatuhan menjaga jarak masih sulit dilakukan karena disebabkan faktor kesadaran bersama.

Untuk perubahan perilaku warga selama pandemi yang diamati oleh 163 ribu relawan duta perubahan perilaku Satgas Penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia, diketahui terdapat peningkatan skor kepatuhan protokol kesehatan.

Pada Agustus tahun lalu, skor kepatuhan protokol kesehatan masyarakat adalah 7,45. Skor tersebut terus meningkat dan membuat penurunan kasus covid-19 bisa terus terjadi.

"Pada November 2021 hingga Januari 2022 skornya memang turun dan itu mengakibatkan kenaikan kasus. Tapi di Februari skornya naik di angka 8 dan itu menandakan kita ada kembali ke kepatuhan yang sangat patuh tadi," terangnya. (OL-4)