Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ACARA forum parlemen dunia atau Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali resmi berakhir, Kamis (24/3).
Selama acara berlangsung, komentar positif dan apresiasi datang dari anggota parlemen dunia pada Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Forum Perempuan Indonesia Berdaya (Forpida) menyebut Puan memiliki kapasitas kepemimpinan global dan layak disebut simbol pemimpin perempuan tingkat dunia.
Koordinator Forpida, Anisa Mursidawati menyatakan bukan tanpa dirinya menyebut Puan sebagai simbol pemimpin perempuan dunia. Pertama Puan memahami utuh permasalahan global.
Di forum IPU, dia menyebut Puan mengangkat isu yang sedang terjadi di tataran dunia saat ini seperti isu perang di Ukraina, isu lingkungan, isu pemuda, dan juga isu perempuan.
Baca juga: Kepemimpinan Puan di sidang IPU Diapresiasi Delegasi Parlemen Dunia
“Saya memandang Puan paham akan isu – isu global dan coba memperjuangkan itu di forum IPU. Bagi saya ini alasan kenapa Puan bisa dibilang simbol pemimpin perempuan dunia,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (25/3).
Tak hanya itu, kata dia, Puan juga mendapat apresiasi dan komentar positif dari peserta di forum IPU. Komentar dari mereka semua menunjukkan respek dan penghormatan kepada sosok Puan. Mereka kagum perempuan bisa pemimpin parlemen di negara sebesar Indonesia.
Selain itu, perempuan ternyata juga dapat update dan memahami isu global saat ini. Bahkan saat penutupan IPU, mereka melakukan standing applause paska Puan melakukan pidato.
Di sisi lain, Anisa juga menyebut Puan potensial untuk menjadi role model di dalam negeri. Puan dapat menjadi contoh ideal bagaimana perempuan di Indonesia seharusnya seperti apa.
Perempuan Indonesia harus melek dan update isu – isu global, serta tak takut untuk masuk dunia politik yang identik didominasi laki - laki. “Puan saya katakan bisa menjadi inspirasi untuk perempuan Indonesia secara khusus,” tutur Anisa.
Sebagai informasi, ramai komentar positif ditujukan pada Puan. Anggota Parlemen Islandia, David Gunnlaugsson, juga menilai Puan tampil mengesankan.
“Indonesia beruntung memiliki wakil rakyat yang mampu berhubungan baik dengan kelompok dunia yang beragam,” jelasnya.
Sementara Anggota Parlemen Bangladesh, Khaniz Fatina Ahmed, menganggap Puan figur yang menarik dan dapat membawa suara perempuan di forum tersebut.
Adapun anggota parlemen Eswatini, Mkhululi Dlami, menyatakan tampilnya Puan adalah sesuatu yang luar biasa.
“Seorang perempuan bisa memimpin parlemen di negara besar dan indah seperti Indonesia. Ini indikasi ada perubahan besar di dunia perempuan,” ujarnya. (RO/OL-09)
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Anggia Ermarini mengungkapkan IMW 2026 merupakan bentuk nyata keberpihakan Fatayat NU terhadap penguatan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan.
Workshop peningkatan kapasitas ini diikuti lebih dari 100 pelaku UMKM perempuan ibu rumah tangga dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Forum ini menyoroti kontribusi perempuan dalam mendorong resiliensi di komunitasnya, sekaligus memberikan wadah untuk berdiskusi menggaungkan suara perempuan.
Dampak psikologis pascabencana berpengaruh terhadap proses pemulihan sosial dan ekonomi, terutama di wilayah dengan kerentanan ekonomi tinggi seperti di Sumatra.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved