Kesenjangan Digital Jadi Perhatian Presidensi G-20

TRANSAKSI DIGITAL DI PASAR TRADISIONAL: Transaksi jual beli secara digital di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (24/2/2022). Sejumlah pedagang pasar tradisional di Jakarta saat ini menyediakan QRIS sebagai alat pembayaran: 

---

KESENJANGAN digital menjadi isu penting yang akan disasar oleh Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group (DEWG) dalam Presidensi G-20 Indonesia 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mira ­Tayyiba mengatakan kesenjang­an digital global akan terus melebar dihantam gelombang disrupsi teknologi, jika tidak segera dicarikan cara untuk mengatasinya.

“Kesenjangan itu, yang akan kita address (sampaikan) karena bila pemerintah, melalui Kominfo dan melalui Digital Economic Working Group secara global tidak meng-address isu itu, maka kesenjangan akan semakin lebar,” kata Mira yang juga menjabat sebagai Kepala DEWG, dalam Webinar Sofatalk: Konektivitas Digital dan Pemulihan Pascapandemi covid-19, secara daring, dikutip dari siaran pers, baru-baru ini.

Menurutnya, kesenjangan digital itu tidak hanya terkait dengan keadaan infrastruktur, melainkan juga layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan misalnya anak-anak dan keamanan ruang digital. 

Baca Juga: Kemenkominfo Pastikan Kehadiran Konektivitas 4G

Selain itu, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok yang juga dinilai rentan karena paling terdampak pandemi.

Karena itu, Kementerian Kominfo sebagai pengampu DEWG akan memimpin pembahasan layanan digital yang memperjuangkan kesetaraan dan inklusivitas untuk kelompok rentan, termasuk di antaranya anak-anak.

Dalam hal ini, DEWG akan menekankan pembahasan prinsip-prinsip inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam pemanfaatan teknologi digital. “Tidak hanya menyoal pembangunan, tetapi lebih pada lingkungan sosial dan aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujar Mira.

Merespons kondisi terkini dan sejalan dengan agenda Presidensi G-20 Indonesia, lanjutnya, Kementerian Kominfo yang dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan agenda transformasi digital akan memberikan penekanan pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia dan ekosistem digital dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga mengajak negara anggota ­ASEAN untuk mendukung agenda Presidensi G-20 Indonesia Tahun 2022. “Pentingnya peran teknologi digital dalam mengakselerasi pemulihan pasca pandemi Covid-19 tecermin dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) yang menggarisbawahi pentingnya transformasi digital yang inklusif,” kata Mira.

Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di kawasan ASEAN berperan signifikan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi yang lebih tangguh dan menyeluruh. Karena itu, ke depan diperlukan pertukaran ide antarnegara ASEAN untuk terus memperkuat kerja sama regional di bidang digital sebagaimana tertera dalam ASEAN Digital Masterplan 2025.

Tanggung jawab digital
Menurut Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman, peran negara-­negara G-20 dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan digital yang dialami banyak negara di dunia.

“Berdasarkan kajian kami, tidak semua masyarakat ter-cover internet sehingga butuh percepatan. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia,” ujar Arfin dalam sesi diskusi secara virtual, Jumat (11/2).

Mengutip data International Telecommunication Union (ITU), Arfin mengatakan jumlah masyarakat dunia yang sudah tersentuh internet masih 41%. Karena itu, negara-­negara di G-20 perlu melakukan akselerasi melalui konsep yang disebut tanggung jawab digital atau digital responsibility.

Arfin juga mengatakan, kesenjangan tidak hanya terjadi dari sisi kepemilikan gawai dan akses internet, tapi juga dari sisi literasi digital.

“G-20 kan sebetulnya bisa dibilang negara-negara yang cukup maju dalam konteks teknologi. Bagaimana negara­negara G-20 yang memiliki kemajuan di bidang teknologi itu bisa memberikan digital responsibility kepada negara-negara di luar G-20. Kita harus tahu bahwa pembentukan G-20 ini diharapkan muncul kerja sama internasional yang berdampak positif terhadap seluruh dunia,” papar Arfin.

Selain itu, Arfin juga mengatakan perlunya bagi negara-­negara untuk mengesam­pingkan kepentingan politik termasuk rivalitas agar kesenjangan baik dari sisi ekonomi maupun digital dapat teratasi dengan baik. “Kesenjangan ekonomi atau digital ini kan tidak terlepas dari aspek politik. Konflik dan rivalitas ini kesam­pingkan dulu karena semua negara di dunia terdampak covid-19 dan kita harus bertanggung jawab (mengatasinya),” kata Arfin.

Jadi momentum
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebut Presi­densi G-20 Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengembangkan transformasi digital inklusif. Menurutnya, upaya itu dilakukan dengan mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil dengan diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju atau industri.

“Presidensi G-20 Indonesia merupakan kesempatan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menyeimbangkan diskusi yang didominasi negara-negara maju atau negara-negara industri, guna membangun tata kelola dunia yang lebih adil,'' katanya beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Johnny, Indonesia akan memperjuangkan pengembangan sektor digital untuk Indonesia dan negara-negara berkembang. “Indonesia akan mengusung beragam deliverables dalam bentuk pengayaan isu, diskusi kebijakan, serta ­tangible output untuk mendorong pengembangan sektor digital Indonesia,” tegasnya.

Dalam Presidensi G-20 Indonesia, Menkominfo menyatakan Pemerintah Indonesia membawa tiga isu prioritas dalam kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Antara lain pemera­taan akses digital, literasi digital, dan arus data lintas batas negara yang aman.

“Pada isu prioritas pertama, Indonesia akan mendorong diskusi pemerataan akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh termasuk bagi kelompok rentan,” tuturnya.

Selain itu, dari segi bisnis, Indonesia mendorong agar negara-negara G-20 untuk mewujudkan fair level of playing field sebagai sebuah tujuan bersama atau common inte­rest/common goals mengingat lansekap digital saat ini masih belum berimbang.

“Melalui DEWG, Kominfo akan menyelenggarakan Digital Innovation Network untuk memfasilitasi business matchmaking bagi startup-startup digital,” ujar Menteri Johnny.

Untuk prioritas kedua, menurut Menkominfo, Pemerintah Indonesia mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. “Di mana semua ­orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi,” tegasnya.

Guna meningkatkan literasi dan ketrampilan digital, Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen G-20 Toolkit for Measuring Digital Skillsand Digital Literacy. Ini adalah sebuah dokumen pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital yang belum ada sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bersama oleh negara-negara anggota G-20.

Sementara itu, dalam isu proritas DEWG ketiga, Men­kominfo menyatakan Indonesia akan terus mendorong perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni; lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

Menkominfo menegaskan untuk mewujudkan target-target tersebut, pemerintah Indonesia mengambil strategi kolaborasi di level internasional dan nasional. “Di level internasional, Digital Economy Working Group menjadikan diskusi dan potensi kerjasama dengan negara-negara anggota G-20 dan organisasi-organisasi internasional,” pungkasnya. (Ifa/Ant/S3-25)