Perhimpunan Guru Desak Pemda Hentikan PTM 100%

PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi keputusan beberapa kepala daerah yang menghentikan PTM 100%, menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

Di antaranya, Gubernur Banten yang menghentikan PTM di Tangerang Raya, kemudian Wali Kota Bogor, Wali Kota Bekasi dan Bupati Bogor. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan daerah aglomerasi Jabodetabek sudah semestinya menghentikan PTM 100%.

"Apalagi untuk Jakarta, Anies Baswedan jangan ragu lagi untuk menghentikan PTM 100% terhadap semua jenjang sekolah di DKI. Pasalnya, saat ini positivity rate DKI sudah menembus 16%," ujar Satriawan dalam keterangan resmi, Kamis (3/2).

Baca juga: Disdik DKI: PTM 50% Jakarta Sampai Kondisi Membaik

Bahkan, sambung dia, data terbaru menunjukkan ada 190 sekolah yang siswa dan gurunya terpapar covid-19. Di antara sekolah tersebut, banyak yang dua kali terdampak. Pihaknya juga mengingatkan rekomendasi WHO bahwa sekolah bisa dimulai PTM, jika positivity rate di bawah 5%.

"Artinya, jika daerah tersebut sudah mengalami positivity rate di atas 5%, bahkan di atas 15%, ya sudah semestinya PTM nya dihentikan," tegasnya.

Sementara itu, SKB 4 Menteri harus disesuaikan dengan kondisi daerah saat ini. P2G memandang banyak kepala daerah yang ragu, bahkan takut jika stop PTM 100% akan bertentangan dengan SKB 4 Menteri.

Baca juga: Wamenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Gelombang Ketiga Lampaui Varian Delta

Namun, sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014, sekolah berada di bawah kewenangan Pemda: PAUD, SD, SMP di bawah Pemkab/Pemkot dan SMA, SMK, SLB di bawah Pemprov. Semestinya, UU ini menjadi rujukan kepala daerah, selain SKB 4 Menteri yang jelas kedudukannya di bawah UU.

"Kepala daerah yang wilayahnya sedang mengalami kenaikan kasus covid-19, hendaknya langsung bertindak tegas dan terukur. Masa mau menunggu kasus makin tinggi dan sekolahnya menjadi klaster. Dalam kondisi darurat begini, keselamatan dan kesehatan warga sekolah menjadi utama," pungkas Satriawan.

P2G menyatakan dukungan pernyataan Presiden Joko Widodo, agar tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, melakukan evaluasi PTM 100%. Sebab, daerah yang ada aglomerasi di dalamnya, menjadi episentrum kenaikan kasus covid-19.(OL-11)