Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERHASILAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa Indonesia menempati peringkat empat sebagai negara dengan cakupan vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia menuai banyak apresiasi. Raihan ini juga menjadi bukti kesuksessan Presiden Jokowi mengendalikan pandemi Covid-19.
Hal itu diutarakan Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Prof. Suharso saat menjadi pembicara pada Seminar Indonesia Tangguh bertajuk Produksi dan Akselerasi Vaksinasi: Menelaah Kebijakan Pemerintah Jokowi Melalui Terobosan Erick Thohir dalam Melindungi Generasi Emas Indonesia dari Covid-19 di Gedung Serba Guna Universitas Lampung (Unila), Minggu (30/1).
Dia menyampaikan upaya Presiden Jokowi mengendalikan pandemi tercermin dari beragam kebijakan yang telah dikeluarkan sampai saat ini. Di antaranya seperti dengan menerapkan memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mengakselerasi vaksinasi.
"Dari sisi sebuah bangsa jika kita bandingkan dengan berbagai bangsa lain kita termasuk yang sukses. Pak Jokowi termasuk yang berhasil dalam mengendalikan Covid-19," ujar Suharso.
Dia menyebut tercapainya target program Presiden Jokowi ini tak terlepas dari usaha bersama oleh seluruh elemen yang ada di masyarakat. Mulai dari yakni TNI/Polri, Kementerian/Lembaga, hingga para pelaku usaha khususnya masyarakat.
Karenanya, Suharso memberikan apresiasi yang begitu tinggi kepada Presiden Jokowi. Menurut dia, dengan beragam kebijakan pemerintah mampu membuat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjalan dengan baik.
"Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah layak mereka diapresiasi, presiden Indonesia Pak Jokowi kita apresiasi dengan keberhasilan yang telah dilakukan," ujar Suharso.
Bahkan, lanjutnya, sejak jauh hari, Presiden Jokowi juga sudah menjamin ketersedian vaksin Covid-19 bagi masyarakat di daerah. Terpenuhinya stok vaksin tak terlepas dari kerja sama baik antara Indonesia dengan negara-negara produsen vaksin Covid-19. "Keberhasilan pemerintah untuk selalu menyediakan stok vaksin khususnya untuk daerah-daerah (di luar Pulau Jawa)," ujar Suharso.
Saat ini Indonesia telah menempati peringkat empat besar negara dengan jumlah vaksinasi terbesar di dunia setelah China dan Amerika Serikat. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan penyuntikkan vaksin kepada masyarakat berhasil menembus angka hingga lebih dari 300 juta dosis yang sudah disuntikan. (RO/OL-15)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved