Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
ANGKA kasus covid-19 terus melejit mendekati 10.000 kasus per hari. Dalam merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100%.
“Tidak perlu memaksakan untuk 100%. Perlu dievaluasi PTM 100% ini,” kata Agustina dilansir dari laman DPR.
Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100% perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100% karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas. “Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru,” tegasnya.
Seusai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan PTM di SMP Negeri 1 Depok dan SD Negeri 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (28/1), Agustina memastikan Komisi X DPRRI akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown di wilayahnya karena adanya murid dan guru yang terpapar Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan SMA.
"Paling banyak dari SMA. Oleh dasar itu, kami meminta Komisi X DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan PTM 100%,” pinta Imam.
Hingga 27 Januari 2022 di Kota Depok terdapat 406 kasus positif covid-19 dengan tren positivity rate naik hampir 15%. Tingkat bed occupancy ratio (BOR) naik menjadi 35% dari sebelumnya 24%. (H-2)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut pengajuan red notice untuk Jurist Tan, mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Nadiem Makarim tengah dalam proses.
Menjelang HUT ke-80 RI, Kemendikbudristek merilis panduan resmi penulisan ucapan kemerdekaan yang tepat. Hindari kesalahan umum ini.
KPK memanggil sejumlah saksi dalam perkara ini. Salah satunya yakni eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Fiona Handayani.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved