Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
ANGKA kasus covid-19 terus melejit mendekati 10.000 kasus per hari. Dalam merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100%.
“Tidak perlu memaksakan untuk 100%. Perlu dievaluasi PTM 100% ini,” kata Agustina dilansir dari laman DPR.
Menurut Agustina, pelaksanaan PTM 100% perlu dilihat pada tingkat penyebaran kasus Covid-19 di suatu wilayah. Pemerintah tidak perlu memaksakan agar PTM dilaksanakan secara 100% karena keselamatan para murid dan guru perlu menjadi prioritas. “Jangan sampai harus mengorbankan keselamatan murid dan guru,” tegasnya.
Seusai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan PTM di SMP Negeri 1 Depok dan SD Negeri 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (28/1), Agustina memastikan Komisi X DPRRI akan meminta adanya evaluasi pada Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono bahwa sudah ada 18 sekolah yang melakukan lockdown di wilayahnya karena adanya murid dan guru yang terpapar Covid-19, baik itu dari SD, SMP dan SMA.
"Paling banyak dari SMA. Oleh dasar itu, kami meminta Komisi X DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan PTM 100%,” pinta Imam.
Hingga 27 Januari 2022 di Kota Depok terdapat 406 kasus positif covid-19 dengan tren positivity rate naik hampir 15%. Tingkat bed occupancy ratio (BOR) naik menjadi 35% dari sebelumnya 24%. (H-2)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KPK memanggil sejumlah saksi dalam perkara ini. Salah satunya yakni eks Staf Khusus (Stafsus) mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Fiona Handayani.
Laptop itu diadakan untuk menunjang pembelajaran sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Proyek ini menggunakan skema pembayaran APBN dan dana operasional khusus (DAK) daerah
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta korupsi pengadaan chromebook di Kemendikbudristek diusut tuntas.
Beasiswa Unggulan 2025 adalah program bantuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Kemendikbudristek sudah terlanjur menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan DAK senilai Rp6,3 triliun.
Dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved