Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENYOROTI banyaknya permasalahan seputar vaksinasi, mulai peredaran vaksin hingga vaksin kosong di masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mendalami isu tersebut.
"DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat Komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja vaksin," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu dalam keterangannya Senin (24/1)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, tahap pembentukan panja tersebut masih menunggu setiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin. Beberapa hal yang akan menjadi fokus dalam panja vaksin tersebut nantinya mengenai roadmap vaksin primer dosis satu dan dosis dua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, serta berbagai isu dan permasalahan lainnya.
Baca juga: Kasus Covid-19 Naik, DPR Desak PTM 100% Dievaluasi
"Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan ketersediaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, vaksin untuk lansia dan vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kedaluwarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," jelas Netty.
Ke depan, legislator dapil Jawa Barat VII ini mengatakan, dengan dibentuknya panja ini, DPR berharap dapat membuat pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi. "Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," pungkas Netty. (OL-4)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Korban dugaan suntik vaksin kosong di SD Wahidin Sudirohusodo ada dua orang siswa
Angka vaksinasi yang mencapai 70%, akan menjadi modal penting buat Labuan Bajo yang menjadi salah satu destinasi super prioritas
Berbekal barang bukti berupa vial vaksinasi dan peralatan medis lainnya, Yusri memastikan tersangka berprofesi sebagai perawat di salah satu klinik.
Ia menceritakan hari itu ia memvaksinasi sebanyak 599 suntikan. Ini menjadi pemicu kelalaiannya. EO pun akan mengikuti segala proses hukum ke depan.
Dari hasil pemeriksaan terhadap EO, dirinya mengakui menyuntikkan vaksin kosong kepada BLP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved