Kasus Covid-19 Naik, DPR Desak PTM 100% Dievaluasi

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai dengan lonjakan kasus omikron yang terjadi Pembelajaran tatap Muka (PTM) 100% perlu dikaji ulang bahkan ditunda dahulu.

Mencermati situasi ke kekinian baik global maupun kasus yang di Tanah Air terlebih setelah adanya pasien yang meninggal karena varian omikron ini membuktikan bahaya dan informasi dari pemerintah dalam beberapa pekan ke depan ada lonjakan yang tinggi harus cermati bersama.

"Saya kita perlu cermati dan perhatikan karena puncak omikron 30-70 hari atau Februari/Maret sehingga harus dipersiapkan jangan sampai terlambat lebih baik dievaluasi PTM 100% ini dengan ditunda melihat situasi dan kondisi terlebih setelah direkomendasikan 5 asosiasi kesehatan," ujar Rahmad kepada Media Indonesia, Senin (24/1).

"Saya kira langkah yang bijak untuk disampaikan ke pemerintah melihat kondisi kekinian secara cermat dan terukur dan dinamis," tambahnya.

Ketika situasi seperti ini maka PTM perlu diubah kembali jika tidak bisa hybrid maka ke arah daring. Hal ini dilakukan agar tidak memperluas penularan dan melindungi anak, remaja, dan orang tua dari komorbid.

Baca juga: Omikron Masuk Jawa Tengah, BIN Daerah Sisir Lansia yang belum Divaksin

"Kita harus bijak lebih baik (PTM) kita tunda dulu sampai kasus harian ini melandai. Terlebih kondisi saat ini akan menuju puncak bahkan puncaknya pun belum ketahuan," kata Rahmad.

Kalau terjadi puncak yang tinggi dan ledakan yang banyak otomatis akan diikuti dengan keterisian rumah sakit dan ini yang perlu diantisipasi.

Meskipun demikian, Rahmad mengimbau masyarakat tidak perlu panik, tahap demi tahap harus dilalui artinya setiap orang hindari kerumunan, dan PTM dievaluasi kembali itulah cara untuk menghindari terjadi ledakan kasus.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir untuk menunda PTM karena risiko terpapar yang tinggi.

Bahwa SKB 4 menteri adalah ikhtiar pemerintah untuk merecovery terkait pembelajaran tatap muka terbatas di tahun 2021 dalam menanggulangi learning loss karena berbagai faktor terkait efektivitas PJJ.

"Namun saat ini perkembangan baru yang sangat menghawatirkan terkait pergerakan omikron terutama di DKI khususnya dan beberapa wilayah di Indonesia," ucapnya.

SKB 4 menteri pun mengatur secara rinci terkait mekanisme PTM 100% dan mengatur pula bagaimana kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.

"Jadi menurut saya sekarang yang harus dilakukan segera adalah mengevaluasi secara menyeluruh dan melibatkan pihak pihak terkait. Hasil dari musyawarah dan koordinasi kita laksanakan bersama demi menyelamatkan guru, siswa, orang tua, dan kualitas pendidikan kita," ungkapnya.

Sementara itu Direktur Direktorat Jenderal (Ditjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan evaluasi PTM 100% ini akan dilakukan namun dirinya enggan menyebutkan waktunya.

"Akan dibahas dan dievaluasi bersama, sebenarnya dari sisi kesehatan sudah ada aturan untuk mencegah terjadinya penularan kasus di sekolah," ujarnya. (OL-4)