Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PERLU pengawasan yang konsisten, independen, dan transparan untuk memastikan tata kelola lembaga pendidikan menjamin keamanan dan keselamatan peserta didik dari ancaman tindak kekerasan seksual.
"Saya kira perlu ada pengawasan terhadap proses belajar mengajar di setiap lembaga pendidikan yang tidak hanya mengacu pada pencapaian akademik, tetapi juga terhadap tingkat keamanan dan kenyamanan peserta didik saat menempuh pendidikan di suatu lembaga," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/12).
Itu karena setidaknya, ujar Lestari, dalam tindak kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan ada dua hal yang terdampak yaitu hak asasi korban dan masa depan korban yang mayoritas anak-anak. Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, perlu pengawas yang independen dan transparan untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan di Tanah Air aman bagi peserta didik dari ancaman tindak kekerasan seksual.
Selain hak-hak dasar warga negara, jelas Rerie, kekerasan seksual terhadap anak sekaligus merusak generasi penerus yang menjadi harapan bangsa di masa datang. Seriusnya dampak dari ancaman tersebut, menurut Rerie, harus segera diatasi dengan tindakan pencegahan yang segera lewat audit atau pengawasan yang menyeluruh terhadap operasional setiap lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, baik lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan berlatar belakang agama, maupun kedinasan di sejumlah institusi.
Upaya lain, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menyegerakan kehadiran instrumen hukum yang mengedepankan pencegahan dan perlindungan terhadap korban dalam kasus kekerasan seksual. Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR, sangat berharap Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) yang sedang dibahas di parlemen dan telah disepakati untuk dijadikan RUU inisiatif DPR pada tingkat Panja, bisa segera dibahas bersama pemerintah agar bisa secepatnya hadir Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi para peserta didik yang mayoritas anak-anak.
Baca juga: Transformasi Sistem Pendidikan Digital harus Menyeluruh
Kesamaan semangat dan pandangan antara para wakil rakyat dan pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual saat ini, tegas Rerie, seharusnya mengakselerasi proses legislasi RUU TPKS menjadi undang-undang. Rerie sangat berharap seluruh lembaga pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing di masa datang dan bebas dari ancaman tindak kekerasan seksual. (OL-14)
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyebut draft Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah rampung dan akan segera dibahas fraksi dan DPD.
Dorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Berikut isi pidato lengkap Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sidang tahunan.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved