Jumat 03 Desember 2021, 17:28 WIB

Kemenkes Tegaskan Faskes tak Boleh Tetapkan Tarif RT-PCR Melebihi Batas Atas 

M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Kemenkes Tegaskan Faskes tak Boleh Tetapkan Tarif RT-PCR Melebihi Batas Atas 

Antara/M.Risyal Hidayat
tenaga kesehatan melakukan tes PCR drive-thru

 

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran nomor HK.02.02/I/4198/2021 tentang Pelaksanaan Ketentuan Atas Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Covid-19. Surat edaran tersebut menekankan semua fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) mengikuti standar tarif yang telah ditetapkan. 

Masalahnya, dalam melakukan pemeriksaan RT-PCR saat ini di rumah sakit atau laboratorium penyelenggara memiliki tarif yang bervariasi. Kondisi ini dikhawatirkan akan membebani masyarakat apalagi dalam masa pandemi covid-19. 

Pemerintah telah menetapkan standar tarif pemeriksaan RT-PCR melalui surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR. 

Batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR adalah Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali. 

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Kemenkes) Abdul Kadir mengatakan, penetapan tarif tersebut dimaksudkan agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan RT-PCR. Di samping itu juga memberikan kepastian kepada pemberi pelayanan. 

Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan batas tarif tertinggi harus diterima oleh masyarakat peminta pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam. 

Baca juga : Ketatkan kembali Pengawasan Protokol Kesehatan Jelang Libur Akhir Tahun

"Hasil pemeriksaan RT-PCR yang selesai lebih cepat dari batas waktu tersebut merupakan bagian dari mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit atau laboratorium pemeriksaan RT-PCR. Oleh karena itu tidak boleh ditarik biaya tambahan sehingga melebihi batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang telah ditetapkan," kata Abdul dalam keterangannya, Jumat (3/12). 

Dirinya menekankan kepada seluruh kepala atau direktur rumah sakit dan pimpinan laboratorium pemeriksaan covid-19 yang ditetapkan oleh menteri kesehatan untuk memperhatikan standar tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR. 

"Batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang telah ditetapkan adalah untuk masyarakat atas permintaan sendiri atau mandiri bukan untuk kegiatan penyelidikan epidemiologi berupa penelusuran kontak atau rujukan kasus covid-19 di rumah sakit," ujarnya. 

Sebab pemeriksaan untuk penelusuran kontak penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien covid-19. 

Terhadap rumah sakit penyelenggara dan laboratorium pemeriksaan RT-PCR yang tidak mematuhi ketentuan standar tarif tertinggi tidak akan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (OL-7)

Baca Juga

Dok. Pahamify

Pahamify Pecahkan Rekor MURI untuk Peserta Try Out Daring UTBK Terbanyak 

👤Meediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:09 WIB
Pahamify memecahkan rekor atas pelaksanaan Try Out UTBK yang diikuti oleh 64.160 peserta se-Indonesia secara online pada 15 Januari 2022...
DOK MI

Anggota Kowani Dituntut Komitmen Bekerja Bagi Pemberdayaan Perempuan dan Anak

👤Widhoroso 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 21:53 WIB
Anggota Kowani dituntut untuk bekerja keras demi kepentingan perempuan dan...
DOK LLDikti Wilayah II

LLDikti Wilayah III Dorong PTM di Perguruan Tinggi DKI

👤Widhoroso 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 21:12 WIB
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III mendorong perguruan tinggi di Jakarta segera menggelar pembelajaran tatap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya