Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri menindak tegas asuransi unit link, karena sudah banyak aduan dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada dirinya.
"Pihak kepolisian perlu mendalami persoalan tersebut karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan bila perlu mengambil tindakan tegas untuk membantu masyarakat agar dana nasabah tersebut dapat dikembalikan, sebagaimana mestinya," kata Dasco, di Jakarta, hari ini.
Dia mengaku menerima banyak keluhan dan aduan dari masyarakat terkait dengan masih maraknya kasus kerugian investasi nasabah asuransi yang terhubung dengan produk asuransi atau unit link.
Menurut dia, dalam persoalan tersebut, nasabah tidak bisa disalahkan 100 persen, dan perusahaan asuransi juga tidak bisa dibenarkan 100 persen.
"Karena dalam praktiknya penyampaian produk asuransi unit link oleh agen marketing asuransi hanya terfokus pada penyampaian ilustrasi hasil investasi yang menggiurkan, sehingga tidak sedikit nasabah yang merasa terkelabui," ujarnya.
Baca juga: 1.000 Pelajar dari Keluarga Prasejahtera Diprioritaskan untuk Beroleh Beasiswa Pendidikan
Ia menjelaskan, persoalan yang sering muncul adalah para agen asuransi yang menawarkan produk unit link seringkali hanya menggunakan ilustrasi dengan asumsi hasil investasi yang tinggi.
Dia mengatakan, pada saat ditawarkan oleh agen marketing yang ditekankan adalah ilustrasi keuntungan dari investasi, lalu tanda tangan ilustrasi dan membayar, kemudian baru polis asuransi datang.
"Polis itu selain tulisannya kecil-kecil dan dokumennya banyak, jadi tidak di baca lagi, karena ilustrasinya sudah dijelaskan dan juga sudah ditandatangani," katanya lagi.
Namun, menurut dia, belakangan diketahui bahwa yang dianggap asuransi hari tua atau asuransi kesehatan, ternyata bukan asuransi, tetapi diinvestasikan.
Dia menilai maraknya produk asuransi unit link yang dikeluhkan masyarakat harus menjadi catatan serius bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar segera membuat aturan teknis yang lebih komprehensif dan ketat terkait dengan hal tersebut.
Dasco menilai perkembangan unit link saat ini luar biasa, sehingga diperlukan adanya regulasi teknis yang mengatur secara lebih komprehensif dan ketat untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan bersama, seperti perusahaan asuransi maupun nasabah atau pemegang polis.(OL-4)
Pembaruan logo Great Eastern bukan sekadar perubahan tampilan visual, melainkan representasi nyata dari arah strategis yang lebih progresif.
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) kembali menggelar ajang penghargaan tahunan Top Agent Award (TAA) 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga pemasar berprestasi.
PARA agen asuransi merupakan garda terdepan perusahaan dalam melindungi masyarakat. Menjadi agen bukan sekadar profesi, tetapi panggilan mulia.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
AXA Mandiri) menandatangani kesepakatan dengan EMC Healthcare untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dalam program Custom Clinical Pathway.
Raih Peringkat Kredit dan Peringkat Skala Nasional oleh AM Best
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved