Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Polri menindak tegas asuransi unit link, karena sudah banyak aduan dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada dirinya.
"Pihak kepolisian perlu mendalami persoalan tersebut karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan bila perlu mengambil tindakan tegas untuk membantu masyarakat agar dana nasabah tersebut dapat dikembalikan, sebagaimana mestinya," kata Dasco, di Jakarta, hari ini.
Dia mengaku menerima banyak keluhan dan aduan dari masyarakat terkait dengan masih maraknya kasus kerugian investasi nasabah asuransi yang terhubung dengan produk asuransi atau unit link.
Menurut dia, dalam persoalan tersebut, nasabah tidak bisa disalahkan 100 persen, dan perusahaan asuransi juga tidak bisa dibenarkan 100 persen.
"Karena dalam praktiknya penyampaian produk asuransi unit link oleh agen marketing asuransi hanya terfokus pada penyampaian ilustrasi hasil investasi yang menggiurkan, sehingga tidak sedikit nasabah yang merasa terkelabui," ujarnya.
Baca juga: 1.000 Pelajar dari Keluarga Prasejahtera Diprioritaskan untuk Beroleh Beasiswa Pendidikan
Ia menjelaskan, persoalan yang sering muncul adalah para agen asuransi yang menawarkan produk unit link seringkali hanya menggunakan ilustrasi dengan asumsi hasil investasi yang tinggi.
Dia mengatakan, pada saat ditawarkan oleh agen marketing yang ditekankan adalah ilustrasi keuntungan dari investasi, lalu tanda tangan ilustrasi dan membayar, kemudian baru polis asuransi datang.
"Polis itu selain tulisannya kecil-kecil dan dokumennya banyak, jadi tidak di baca lagi, karena ilustrasinya sudah dijelaskan dan juga sudah ditandatangani," katanya lagi.
Namun, menurut dia, belakangan diketahui bahwa yang dianggap asuransi hari tua atau asuransi kesehatan, ternyata bukan asuransi, tetapi diinvestasikan.
Dia menilai maraknya produk asuransi unit link yang dikeluhkan masyarakat harus menjadi catatan serius bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar segera membuat aturan teknis yang lebih komprehensif dan ketat terkait dengan hal tersebut.
Dasco menilai perkembangan unit link saat ini luar biasa, sehingga diperlukan adanya regulasi teknis yang mengatur secara lebih komprehensif dan ketat untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan bersama, seperti perusahaan asuransi maupun nasabah atau pemegang polis.(OL-4)
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memberikan perlindungan asuransi bagi 25.304 pemudik dalam momentum Lebaran 2026.
Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026! Nikmati fasilitas posko, 108 bengkel siaga, hingga diskon asuransi rumah & kendaraan. Cek di sini!
SurveI mengungkapkan lebih dari 70% responden kelas menengah Asia merasakan kecemasan soal kesejahtaraan finansial yang menghambat perencanaan jangka panjang.
Perkuat literasi dan inklusi keuangan asuransi di lingkungan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya
PT Asuransi Tri Pakarta secara resmi mengumumkan peresmian Unit Usaha Syariah menjadi entitas tersendiri dengan nama PT Asuransi Tri Pakarta Syariah.
PT AIA FINANCIAL (AIA Indonesia) memperingati lima tahun perjalanan AIA Vitality di Indonesia melalui sebuah acara Media Iftar bersama jurnalis nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved