Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
DIREKTORAT Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latief mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang saat ini tergabung dalam tim manajemen krisis untuk haji dan Umroh untuk memastikan pelaksanaan umroh.
"Pertemuan terakhir dengan manajemen krisis itu 4 kementerian atau lebih bahkan itu sudah berkoordinasi jadi intinya Ada banyak hal yang harus disepakati bersama di kementerian kita dan juga dengan kementerian luar negeri," terangnya di Jakarta, Senin (18/10).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, perlu adanya persiapan khusus untuk masuk ke negara yang telah melonggarkan protokol kesehatan, khususnya saat beribadah di tanah suci.
"Ini sebetulnya indikasi yang baik buat kita buat Indonesia bahwa di Saudi sudah mulai longgar tapi kita juga harus paham kalau sebuah negara begitu longgar di dalamnya berarti masuknya juga akan sangat ketat untuk memastikan bahwa semuanya aman. oleh karena itu kita tetap mitigasi dalam hal kesehatan calon jamaah umroh kita jalankan," terang Hilman.
Baca juga: Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Optimalkan Pemanfaatan Big Data
Selain itu, dirjen PHU masih menunggu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal diplomasi terkait protokol kesehatan.
"Domainnya sekarang sudah di Kemenkes sebetulnya, jadi kita berharap bahwa deal atau kesepakatan antara pemerintah kita dan proses teknis sebetulnya sudah berlangsung itu bisa selesai dalam waktu secepat nya," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia mengusulkan untuk pucuk tertinggi negara, Presiden Dan wakil presiden bisa secara langsung mengunjungi kerajaan Arab Saudi.
Kendati demikian, terkait hal tersebut, Hilman Latief masih menunggu Kementerian Kesehatan agar terus melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan gagasan pemberian vaksin di luar Indonesia.
"Sudah ada tugasnya lah ya dari kementerian saya kira insyaallah positif perkembangannya banyak bahkan agak informasi mungkin juga alternatif vaksinnya tidak di Indonesia jadi terus berkembang jadi bukan hal yang kaku misalnya ada gagasan vaksinnya di luar negeri dan lain-lain masih sangat mungkin. Saya kira sudah jalan nunggu waktu saja," pungkasnya. (OL-4)
Siapa agen perjalanan yang memberangkatkan jemaah umrah terbanyak pada 2024?
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan fitur terbaru lewat aplikasi Byond by BSI yang memungkinkan masyarakat membeli paket umrah travel secara langsung.
MENJELANG musim umrah 1447 Hijriah, Diar Al Manasik International menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat posisi di pasar Indonesia dengan berpartisipasi aktif dalam ajang tahunan, The 15th Umrah, Hajj and International Tourism Fair 2025.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjalankan ibadah umrah.
Post-Umrah/Hajj Syndrome merupakan kondisi transisi psikologis, emosional, dan spiritual yang dialami oleh sebagian jamaah setelah menunaikan ibadah besar.
BPKH menyambut baik langkah Kementerian Perhubungan menjadikan Bandara Internasional Taif sebagai jalur alternatif bagi jamaah haji dan umrah Indonesia.
NEGOSIASI dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terus berlanjut meskipun Indonesia telah ditetapkan bahwa Indonesia dikenai tarif impor sebesar 19 persen
WAKIL Indonesia di turnamen bulu tangkis Jepang Terbuka 2025 satu persatu mulai berguguran, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan harus tersingkir
Sebelum Indonesia, Vietnam menjadi ukuran keberhasilan negosiasi dengan pemeritnah Amerika Serikat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Brussel, Belgia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan tertinggi Uni Eropa untuk mempercepat IEU-CEPA
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
Donald Trump pada hari Kamis (10/7) menyatakan rencananya untuk menetapkan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% untuk sebagian besar negara mitra dagang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved