Kepastian Umroh Menunggu Kesepakatan Teknis dengan Arab Saudi

DIREKTORAT Jenderal penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latief mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang saat ini tergabung dalam tim manajemen krisis untuk haji dan Umroh untuk memastikan pelaksanaan umroh.

"Pertemuan terakhir dengan manajemen krisis itu 4 kementerian atau lebih bahkan itu sudah berkoordinasi jadi intinya Ada banyak hal yang harus disepakati bersama di kementerian kita dan juga dengan kementerian luar negeri," terangnya di Jakarta, Senin (18/10).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, perlu adanya persiapan khusus untuk masuk ke negara yang telah melonggarkan protokol kesehatan, khususnya saat beribadah di tanah suci.

"Ini sebetulnya indikasi yang baik buat kita buat Indonesia bahwa di Saudi sudah mulai longgar tapi kita juga harus paham kalau sebuah negara begitu longgar di dalamnya berarti masuknya juga akan sangat ketat untuk memastikan bahwa semuanya aman. oleh karena itu kita tetap mitigasi dalam hal kesehatan calon jamaah umroh kita jalankan," terang Hilman.

Baca juga: Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Optimalkan Pemanfaatan Big Data

Selain itu, dirjen PHU masih menunggu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal diplomasi terkait protokol kesehatan.

"Domainnya sekarang sudah di Kemenkes sebetulnya, jadi kita berharap bahwa deal atau kesepakatan antara pemerintah kita dan proses teknis sebetulnya sudah berlangsung itu bisa selesai dalam waktu secepat nya," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia mengusulkan untuk pucuk tertinggi negara, Presiden Dan wakil presiden bisa secara langsung mengunjungi kerajaan Arab Saudi.

Kendati demikian, terkait hal tersebut, Hilman Latief masih menunggu Kementerian Kesehatan agar terus melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan gagasan pemberian vaksin di luar Indonesia.

"Sudah ada tugasnya lah ya dari kementerian saya kira insyaallah positif perkembangannya banyak bahkan agak informasi mungkin juga alternatif vaksinnya tidak di Indonesia jadi terus berkembang jadi bukan hal yang kaku misalnya ada gagasan vaksinnya di luar negeri dan lain-lain masih sangat mungkin. Saya kira sudah jalan nunggu waktu saja," pungkasnya. (OL-4)