MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan big data dalam melakukan kajian statistik.
"Pemanfaatan big data tidak bisa ditunda lagi. Karena itu salah satu solusi atas masalah-masalah yang ada. Dengan pemanfaatan big data analytics, data yang kompleks bisa kita sederhanakan," kata Muhadjir dalam acara Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 yang digelar secara virtual, Senin (18/10).
Muhadjir mengungkapkan, minimnya data yang dimiliki akan memperbesar peluang terjadinya ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Untuk itu, ia menekankan adanya analisis big data dapat dimanfaatkan untuk menjawab situasi yang saat ini bergerak serbacepat. Hal itu tentu dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyrakat luas.
"Makna-makna ambiguitas bisa diklarifikasi kalau data-data kita semakin lengkap. Karena ketidakpastian dan penggadaan arti dari kebijakan yang ada bisa disebabkan karena kekurangan data," ucap dia.
Muhadjir juga menegaskan, program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dipegang oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Prioritas utama presiden asalah satunya melalui perlindungan sosial penduduk melalui JKN. Jadi secara sistem, pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melakukan human investment. Salah satu sasaran RPJMN adalah 98% penduduk telah mendapatkan perlindungan sosial," ucap dia. (Ata/OL-09)
