Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan big data dalam melakukan kajian statistik.
"Pemanfaatan big data tidak bisa ditunda lagi. Karena itu salah satu solusi atas masalah-masalah yang ada. Dengan pemanfaatan big data analytics, data yang kompleks bisa kita sederhanakan," kata Muhadjir dalam acara Peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 yang digelar secara virtual, Senin (18/10).
Muhadjir mengungkapkan, minimnya data yang dimiliki akan memperbesar peluang terjadinya ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Untuk itu, ia menekankan adanya analisis big data dapat dimanfaatkan untuk menjawab situasi yang saat ini bergerak serbacepat. Hal itu tentu dilakukan untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyrakat luas.
"Makna-makna ambiguitas bisa diklarifikasi kalau data-data kita semakin lengkap. Karena ketidakpastian dan penggadaan arti dari kebijakan yang ada bisa disebabkan karena kekurangan data," ucap dia.
Muhadjir juga menegaskan, program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dipegang oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Prioritas utama presiden asalah satunya melalui perlindungan sosial penduduk melalui JKN. Jadi secara sistem, pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melakukan human investment. Salah satu sasaran RPJMN adalah 98% penduduk telah mendapatkan perlindungan sosial," ucap dia. (Ata/OL-09)
Transformasi digital kini tengah mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor industri. Salah satu yang menjadi hal penting untuk diperhatikan adalah pemanfaatan big data.
Sistem peringatan dini akan semakin kuat apabila ilmu pengetahuan dikolaborasikan dengan teknologi mutakhir berbasis big data dan kecerdasan buatan tanpa mengabaikan kearifan lokal.
Keamanan siber menjadi isu yang semakin krusial di era digital ini. Hal ini disampaikan Founder AwanPintar.id® Yudhi Kukuh
Publik khawatirkan isu kemanan data BAIS usai dugaan kebocoran data oleh hacker
Aplikasi berbasis web ini memungkinkan pengguna memantau obrolan terkini di berbagai media sosial dan mengolahnya menjadi data berharga
Confluent menyediakan semua yang dibutuhkan perusahaan untuk mengimplementasikan Kafka dengan cepat, aman, dan andal.
Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan mulai Juli 2025. Sebagai gantinya, diberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Secara kelembagaan, BPJS Kesehatan meraih empat penghargaan dengan predikat platinum diantaranya Best Overall Digital Transformation of The Year 2025
PENGURUS IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menanggapi wacana dihadirkannya program obat gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved