Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
UPAYA pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan perlu membangun sinergitas dan kolaborasi, diantaranya dengan dunia pendidikan dan pemerintah daerah (pemda).
“Kami menggandeng 5.140 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang akan diterjunkan ke tengah masyarakat untuk mengetahui permasalahan sosial dari dekat dan berupaya menyelesaikan masalah kemiskinan di 514 kab/kota di seluruh Indonesia, ” ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) tentang Pejuang Muda Kementerian Sosial RI tahun 2021 di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Jakarta, Rabu (13/10).
Dampak dari program Pejuang Muda tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat ketika para mahasiswa mengerjakan proyek-proyek penanganan kemiskinan dan masalah sosial yang didukung anggaran oleh Kementerian Sosial.
“Kami siapkan Rp 178 miliar bagi 5.140 mahasiswa yang diambil dari anggaran Kemensos untuk perbaikan data untuk membuat proyek program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya direfocusing dan dievaluasi, ” kata Mensos.
Dukungan biaya proyek satu kelompok Rp 10 juta dari Kementerian Sosial, namun jika membutuhkan anggaran yang lebih besar akan disinergikan dengan kitabisa untuk menggalang dana dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Jika anggaran lebih dari 10 juta untuk proyek permasalahan yang ditemukan di masyarkat akan dikerjasamakan dengan kitabisa untuk menggalang dana dari masyarakat,” ujar Mensos.
Dalam Pejuang Muda terdapat empat pilihan program, yaitu di bidang bantuan sosial, pemberdayaan, lingkungan, serta fasilitas lingkungan yang terpenting bagi mahasiswa bisa memilih program dengan bobot 20 SKS selama satu semester.
“Mereka tidak hanya terjun langsung ke masyarkat, tetapi boleh memilih salah satu dari empat program yang didukung Kemenag dan Kemdikbudristek melalui program Kampus Merdeka dan mendapat nilai diakhir program, ” tandas Mensos Risma.
Sedangkan, untuk teknis di lapangan mereka akan disebar dalam kelompok kecil sebanyak lima orang dan 10 orang untuk setiap kab/kota untuk menyerap berbagai permasalahan sosial di masyarakat melalui program yang ril.
Di tempat sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi Pejuang Muda yang dibesut Mensos Tri Rismaharini sebagai program yang inovatif dan luar biasa kreatif dan sebelumnya belum pernah ada.
“Selama Indoensia merdeka baru kali ini ada program Pejuang Muda yang sangat bagus di mana mahasiswa diturunkan ke kampung-kampung saat pandemi untuk mengatasi persoalan sosial dan jika dianggap tepat dan bisa sebagai solusi. Kita akan dikawal dengan baik serta bila dinilai bagus tahun depan sebagai mitra kerja Kemensos siap menganggarkan,” pungkas Yandri. (RO/OL-09)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved