Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan perlu membangun sinergitas dan kolaborasi, diantaranya dengan dunia pendidikan dan pemerintah daerah (pemda).
“Kami menggandeng 5.140 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang akan diterjunkan ke tengah masyarakat untuk mengetahui permasalahan sosial dari dekat dan berupaya menyelesaikan masalah kemiskinan di 514 kab/kota di seluruh Indonesia, ” ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam Kuliah Umum (Studium Generale) tentang Pejuang Muda Kementerian Sosial RI tahun 2021 di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Jakarta, Rabu (13/10).

Dampak dari program Pejuang Muda tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat ketika para mahasiswa mengerjakan proyek-proyek penanganan kemiskinan dan masalah sosial yang didukung anggaran oleh Kementerian Sosial.
“Kami siapkan Rp 178 miliar bagi 5.140 mahasiswa yang diambil dari anggaran Kemensos untuk perbaikan data untuk membuat proyek program pengentasan kemiskinan yang sebelumnya direfocusing dan dievaluasi, ” kata Mensos.
Dukungan biaya proyek satu kelompok Rp 10 juta dari Kementerian Sosial, namun jika membutuhkan anggaran yang lebih besar akan disinergikan dengan kitabisa untuk menggalang dana dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Jika anggaran lebih dari 10 juta untuk proyek permasalahan yang ditemukan di masyarkat akan dikerjasamakan dengan kitabisa untuk menggalang dana dari masyarakat,” ujar Mensos.
Dalam Pejuang Muda terdapat empat pilihan program, yaitu di bidang bantuan sosial, pemberdayaan, lingkungan, serta fasilitas lingkungan yang terpenting bagi mahasiswa bisa memilih program dengan bobot 20 SKS selama satu semester.

“Mereka tidak hanya terjun langsung ke masyarkat, tetapi boleh memilih salah satu dari empat program yang didukung Kemenag dan Kemdikbudristek melalui program Kampus Merdeka dan mendapat nilai diakhir program, ” tandas Mensos Risma.
Sedangkan, untuk teknis di lapangan mereka akan disebar dalam kelompok kecil sebanyak lima orang dan 10 orang untuk setiap kab/kota untuk menyerap berbagai permasalahan sosial di masyarakat melalui program yang ril.
Di tempat sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengapresiasi Pejuang Muda yang dibesut Mensos Tri Rismaharini sebagai program yang inovatif dan luar biasa kreatif dan sebelumnya belum pernah ada.
“Selama Indoensia merdeka baru kali ini ada program Pejuang Muda yang sangat bagus di mana mahasiswa diturunkan ke kampung-kampung saat pandemi untuk mengatasi persoalan sosial dan jika dianggap tepat dan bisa sebagai solusi. Kita akan dikawal dengan baik serta bila dinilai bagus tahun depan sebagai mitra kerja Kemensos siap menganggarkan,” pungkas Yandri. (RO/OL-09)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved