Pemasungan Penderita Gangguan Jiwa di Indonesia Makin Meningkat

KASUS pemasungan terhadap warga penderita gangguan jiwa di Indonesia makin meningkat, seiring masih adanya sikap keluarga dan masyarakat yang masih menganggap aib, ketika anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, termasuk skizofrenia.

Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Kemenkes, dr Maxin Rain Rondonuwu ketika berbicara kepada wartawan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia di Solo tidak menyebutkan secara angka, terkait peningkatan kasus pemasungan terhadap warga yang terkena gangguan jiwa.

Menurut Maxin, peningkatan angka pemasungan terjadi, karena masih melekatnya stigma pada sebagian masyarakat, bahwa anggota keluarga menderita gangguan jiwa adalah aib, sehingga harus dikucilkan, dengan cara dipasung.

Baca juga: Anggota DPR: Siapkan Teknis Pembukaan Kembali Ibadah Umrah

Dia menegaskan, pandemi covid-19 yang hampir berjalan dua tahun ini, memberikan dampak tekanan mental luar biasa bagi masyarakat di Indonesia.

Bahkan Maxin menegaskan, sekitar 20 persen penduduk Indonesia memiliki potensi masalah gangguan jiwa. Ini artinya 1 di antara 5 penduduk berisiko mengalaminya, terutama pada masa pandemi covid-19 yang memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental warga.

Wakil Walikota Solo  Teguh Prakosa mengatakan, pada masa pandemi covid-19 ini, tekanan mental memang memang menghinggapi warga secara luar biasa, dan ada yang berujung dengan kematian.

"Pada masa pandemi ini, warga isoman di Kota Solo yang meninggal lebih banyak dari pada meninggal karena perawatan. Ini semua karena mereka terkena tekanan mental," katanya ketika menghadiri peringatan Hari Kesehatan Mental se-Dunia di RSJ Surakarta.

Maxin pada bagian lain mengtatakan, masalah lain yang dihadapi untuk perawatan bagi warga yang mengalami gangguan jiwa adalah terbatasnya sarana pelayanan, termasuk RS Jiwa.

Baca juga: Peningkatan Akurasi Data Dibutuhkan untuk Tingkatkan Program Vaksinasi

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam pidato secara virtual pada peringatan Hari Kesehatan Mental mengatakan, belum semua provinsi memiliki rumah sakit jiwa. Saat ini baru ada 34 RSJ di Indonesia milik pemerintah dan swastas.

"Sehingga tidak semua orang dengan gangguan jiwa bisa mendapat pengobatan yang semestinya," kata Budi Gunadi.

Sejauh ini, tegas Budi, pemerintah terus memiliki komitmen untuk meningkatkab layanan perawatan, meski masalah sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat kurang.

Dari data yang diperoleh Media Indonesia, hingga hari ini jumlah psikiater sebagai tenaga profesional untuk pelayanan kesehatan jiwa baru ada 1.053 orang. Satu tenaga psikiater di Indonesia sedikitnya harus menangani 250 warga. (H-3)