Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Epidemiolog Dicky Budiman mengapresiasi pemerintah yang telah menjalankan program vaksinasi secara baik. Namun demikian masih ada hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesuksesan program tersebut, yakni masalah sinkronisasi data. Dicky menyebut bahwa data merupakan bahan bakar bagi program vaksinasi untuk berjalan baik.
"Kendala utama adalah masalah data. Karena dengan basis data, kita bisa punya mapping. Tanpa data, kita akan sulit untuk melihat kelompok sasaran prioritas vaksin," kata Dicky saat dihubungi, Minggu (10/10).
Ia mengungkapkan, perlu adanya dukungan berbagai pihak untuk memperkuat sistem data di masyarakat, di antaranya pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat.
Baca juga: Sepekan Hari Tanpa Bayangan di Pulau Jawa, Ini Daerahnya
"Kalau tidak demikian, di luar jawa akan ada keterbatasan. Perlu ada dukungan untuk mengejar kelompok rawan," ungkap dia.
Selain gencarnya program vaksinasi, Dicky menyebut upaya 3T dan 5M harus terus diperkuat guna mengantisipasi munculnya gelombang baru covid-19.
"Jadi PR besarnya adalah mengejar cakuupan vaksinasi penuh di atas 85% dengan penguatan strategi 3t dan 5M untuk mencegah potensi ledakan berikut," pungkas Dicky.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan per 9 Oktober 2021, cakupan vaksinasi dosis pertama di Indonesia mencapai 47,93%, sementara vaksinasi kedua yakni 27,48%.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan Indonesia kini berada di peringkat 5 dunia dari segi jumlah orang yang sudah divaksinasi. Peringkat tersebut dicapai setelah Indonesia berhasil memberikan vaksin kepada lebih dari 90 juta orang.
“Dari sisi vaksinasi, per hari ini (Rabu, 6/10), sudah 94 juta orang Indonesia yang divaksinasi dosis pertama. Indonesia ada di ranking ke 5 dunia,” kata Budi.
Capaian tersebut membuat Indonesia naik satu peringkat menyusul Jepang. Diketahui, Jepang kini sudah memberikan vaksinasi kepada 80 juta warganya.
Selain dari segi jumlah orang yang sudah divaksin, Indonesia juga berhasil bertengger di peringkat ke-6 dunia dari segi total suntikan. Total suntikan vaksin covid-19 di Indonesia sudah mencapai 156 juta kali.
Budi juga memastikan, stok vaksin dalam negeri Indonesia aman. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan 222 juta dosis. Dari jumlah itu, 193 juta dosis diantaranya sudah didistribusikan ke daerah, dan 148 juta dosis sudah disuntikkan kepada warga masyarakat. (H-3)
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Sebanyak 88,5% serangan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) dari berbagai akun daring.
Di tengah kondisi tersebut, teknologi pemantauan skor kredit seperti SkorKu menjadi relevan.
PELINDUNGAN data pribadi merupakan fondasi utama ekonomi digital. Kepercayaan digital adalah mata uang baru dalam ekonomi berbasis data.
Bot berbasis AI di media sosial dan aplikasi perpesanan menyamar sebagai pengguna asli, melibatkan korban dalam percakapan berkepanjangan untuk membangun kepercayaan.
Ia menyebut, kebocoran data pribadi warga yang berulang di berbagai platform digital menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak privasi masyarakat.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved