Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
Epidemiolog Dicky Budiman mengapresiasi pemerintah yang telah menjalankan program vaksinasi secara baik. Namun demikian masih ada hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesuksesan program tersebut, yakni masalah sinkronisasi data. Dicky menyebut bahwa data merupakan bahan bakar bagi program vaksinasi untuk berjalan baik.
"Kendala utama adalah masalah data. Karena dengan basis data, kita bisa punya mapping. Tanpa data, kita akan sulit untuk melihat kelompok sasaran prioritas vaksin," kata Dicky saat dihubungi, Minggu (10/10).
Ia mengungkapkan, perlu adanya dukungan berbagai pihak untuk memperkuat sistem data di masyarakat, di antaranya pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat.
Baca juga: Sepekan Hari Tanpa Bayangan di Pulau Jawa, Ini Daerahnya
"Kalau tidak demikian, di luar jawa akan ada keterbatasan. Perlu ada dukungan untuk mengejar kelompok rawan," ungkap dia.
Selain gencarnya program vaksinasi, Dicky menyebut upaya 3T dan 5M harus terus diperkuat guna mengantisipasi munculnya gelombang baru covid-19.
"Jadi PR besarnya adalah mengejar cakuupan vaksinasi penuh di atas 85% dengan penguatan strategi 3t dan 5M untuk mencegah potensi ledakan berikut," pungkas Dicky.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan per 9 Oktober 2021, cakupan vaksinasi dosis pertama di Indonesia mencapai 47,93%, sementara vaksinasi kedua yakni 27,48%.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan Indonesia kini berada di peringkat 5 dunia dari segi jumlah orang yang sudah divaksinasi. Peringkat tersebut dicapai setelah Indonesia berhasil memberikan vaksin kepada lebih dari 90 juta orang.
“Dari sisi vaksinasi, per hari ini (Rabu, 6/10), sudah 94 juta orang Indonesia yang divaksinasi dosis pertama. Indonesia ada di ranking ke 5 dunia,” kata Budi.
Capaian tersebut membuat Indonesia naik satu peringkat menyusul Jepang. Diketahui, Jepang kini sudah memberikan vaksinasi kepada 80 juta warganya.
Selain dari segi jumlah orang yang sudah divaksin, Indonesia juga berhasil bertengger di peringkat ke-6 dunia dari segi total suntikan. Total suntikan vaksin covid-19 di Indonesia sudah mencapai 156 juta kali.
Budi juga memastikan, stok vaksin dalam negeri Indonesia aman. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan 222 juta dosis. Dari jumlah itu, 193 juta dosis diantaranya sudah didistribusikan ke daerah, dan 148 juta dosis sudah disuntikkan kepada warga masyarakat. (H-3)
UNTUK mendukung dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas pemerintah memberikan tunjangan khusus bagoi dokter-dokter spesialis hingga subspesialis.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) RI merilis data terbaru mengenai tren kasus dan kematian akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur aspek strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) menuai penolakan keras dari kalangan pekerja.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
ISU soal keamanan data pribadi warga negara belakangan ini kembali mencuat.
Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan
Bima mengatakan tidak bisa menjawab secara detail mengenai kesepakatan pertukaran data RI dan AS.
Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis WN.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved