Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai instansi penjuru untuk isu perempuan dan anak pada Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) akan bertindak sebagai Ketua dan Tuan Rumah pada pertemuan 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) pada tanggal 11-15 Oktober 2021 mendatang.
4th AMMW yang merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan mengangkat tema ‘Digital Economy and Financial Inclusion for Improving ASEAN Women’s Competitiveness’.
“Ini merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peluang, membuka dialog, dan berdiplomasi untuk bersama-sama membangun kolaborasi dengan berbagai negara dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi digital dan inklusi keuangan,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dalam keterangan resmi, Kamis (7/10).
Baca juga: Komisi VIII DPR Apresiasi Mensos Selesaikan Kerumitan Bansos dengan Cepat
Bintang menuturkan, Kemen PPPA telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pertemuan koordinasi pra sidang yang melibatkan Sekretariat ASEAN, Pemerintah Vietnam sebagai Chair AMMW serta Kementerian/Lembaga terkait.
“Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan Akademisi, Non-Governmental Organization (NGO), dan dunia usaha untuk memeriahkan rangkaian side event AMMW dengan webinar dan pameran produk UMKM perempuan,” imbuhnya.
Sidang 4th AMMW akan dihadiri oleh Menteri Perempuan dan focal point ASEAN Committee on Women (ACW) yang merupakan pejabat tinggi di Kementerian Perempuan di seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, wakil ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) juga akan terlibat dalam kegiatan ini.
“Pertemuan ini sangat strategis dikarenakan Indonesia baru akan menjadi host dan AMMW Chair kembali pada 30 tahun mendatang,” ujar Menteri Bintang
Lebih lanjut, Menteri Bintang menjelaskan, terdapat lima rangkaian sidang mulai 11 Oktober 2021 pagi yang akan mendiskusikan mengenai program kerja sama isu perempuan hingga bertukar pengalaman praktik baik pada tema ekonomi digital dan inklusi keuangan. Kelima rangkaian kegiatan tersebut adalah 20th ACW Meeting, 13th ACW+3 Meeting, 23rd ACWC Meeting, 8th ACWC – ACW Consultation Meeting, dan 4th AMMW.
“Pada sidang 4th AMMW tanggal 15 Oktober 2021, para menteri akan berdiskusi mengenai tema ‘Digital Economy and Financial Inclusion for Improving ASEAN Women’s Competitiveness’. Sidang diharapkan akan menghasilkan Joint Statement of the 4th AMMW Meeting,” ungkap Menteri Bintang.
Baca juga: Indonesia Kembali Kedatangan Stok Vaksin Pfizer
Selain rangkaian sidang formal, sebagai tuan rumah Kemen PPPA juga menyelenggarakan berbagai side event berupa webinar, workshop, maupun focus group discussion yang sudah dimulai sejak 5 Oktober 2021.
“Salah satunya pada tanggal 13 Oktober 2021 di sesi pagi, kami akan menyelenggarakan Awarding: APE Gender Awards for Central and Local Government Institutions. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah inisiatif Kemen PPPA untuk mengapresiasi institusi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang terbukti secara konsisten mempromosikan dan menerapkan pengarusutamaan gender ke dalam program dan kebijakan. Seluruh informasi terkait rangkaian sidang dan side event dapat diakses pada laman https://ammw2021-indonesia.org,” tutur Menteri Bintang.
Menteri Bintang berharap, seluruh elemen pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, akademisi bisa memanfaatkan momentum 4th AMMW ini untuk memberikan perhatian terhadap implementasi pengarusutamaan gender serta isu pemberdayaan perempuan. Hal ini tentunya dalam rangka menciptakan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dan keuangan inklusif demi meningkatkan daya saing perempuan, baik di level nasional maupun ASEAN.
“Isu perempuan mencakup permasalahan yang multisektoral dan dihadapi juga oleh berbagai negara. Oleh karena itu, perjuangan kita untuk mencapai kesetaraan gender harus lebih masif,” tutup Menteri Bintang. (H-3)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, langkah strategis untuk mengatasi sejumlah tantangan yang memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera diterapkan.
DPRD Jawa Barat mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Jabar akibat tidak berhasil meraih predikat provinsi layak anak oleh Kementerian PPPA
Wali Kota Jaya Negara menyampaikan, Kota Denpasar terus konsisten menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
ANAK-anak yang bahagia dan canda tawa mereka mewarnai dunia. Momen Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025 memberikan ruang untuk merayakan dengan kegiatan yang seru.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
Komitmen konstitusi soal kuota perempuan belum dijalankan dengan konsisten, terutama setelah aturan afirmasi di parlemen sempat dihapuskan.
Perempuan korban kekerasan tertinggi ada pada kelompok remaja atau berusia 0-17 tahun sebesar 46.38% atau sebanyak 16.480 korban.
Tim sepak bola perempuan usia 12–15 tahun di berbagai sekolah akan dibentuk untuk menciptakan ruang aman dan suportif bagi anak perempuan untuk berlatih dan mengikuti kompetisi sepak bola.
KESETARAAN gender menjadi kunci penting dalam perusahaan sebagai upaya menerapkan prinsip environmental, social, governance (ESG), khususnya pada pilar sosial.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
Bukan perempuan tidak bisa berdaya, melainkan memang kesempatan untuk berdaya sangat kurang karena stigma dan perempuan kerap terpapar multiperan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved