Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai instansi penjuru untuk isu perempuan dan anak pada Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) akan bertindak sebagai Ketua dan Tuan Rumah pada pertemuan 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) pada tanggal 11-15 Oktober 2021 mendatang.
4th AMMW yang merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan mengangkat tema ‘Digital Economy and Financial Inclusion for Improving ASEAN Women’s Competitiveness’.
“Ini merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan peluang, membuka dialog, dan berdiplomasi untuk bersama-sama membangun kolaborasi dengan berbagai negara dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi digital dan inklusi keuangan,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dalam keterangan resmi, Kamis (7/10).
Baca juga: Komisi VIII DPR Apresiasi Mensos Selesaikan Kerumitan Bansos dengan Cepat
Bintang menuturkan, Kemen PPPA telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pertemuan koordinasi pra sidang yang melibatkan Sekretariat ASEAN, Pemerintah Vietnam sebagai Chair AMMW serta Kementerian/Lembaga terkait.
“Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan Akademisi, Non-Governmental Organization (NGO), dan dunia usaha untuk memeriahkan rangkaian side event AMMW dengan webinar dan pameran produk UMKM perempuan,” imbuhnya.
Sidang 4th AMMW akan dihadiri oleh Menteri Perempuan dan focal point ASEAN Committee on Women (ACW) yang merupakan pejabat tinggi di Kementerian Perempuan di seluruh negara anggota ASEAN. Selain itu, wakil ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) juga akan terlibat dalam kegiatan ini.
“Pertemuan ini sangat strategis dikarenakan Indonesia baru akan menjadi host dan AMMW Chair kembali pada 30 tahun mendatang,” ujar Menteri Bintang
Lebih lanjut, Menteri Bintang menjelaskan, terdapat lima rangkaian sidang mulai 11 Oktober 2021 pagi yang akan mendiskusikan mengenai program kerja sama isu perempuan hingga bertukar pengalaman praktik baik pada tema ekonomi digital dan inklusi keuangan. Kelima rangkaian kegiatan tersebut adalah 20th ACW Meeting, 13th ACW+3 Meeting, 23rd ACWC Meeting, 8th ACWC – ACW Consultation Meeting, dan 4th AMMW.
“Pada sidang 4th AMMW tanggal 15 Oktober 2021, para menteri akan berdiskusi mengenai tema ‘Digital Economy and Financial Inclusion for Improving ASEAN Women’s Competitiveness’. Sidang diharapkan akan menghasilkan Joint Statement of the 4th AMMW Meeting,” ungkap Menteri Bintang.
Baca juga: Indonesia Kembali Kedatangan Stok Vaksin Pfizer
Selain rangkaian sidang formal, sebagai tuan rumah Kemen PPPA juga menyelenggarakan berbagai side event berupa webinar, workshop, maupun focus group discussion yang sudah dimulai sejak 5 Oktober 2021.
“Salah satunya pada tanggal 13 Oktober 2021 di sesi pagi, kami akan menyelenggarakan Awarding: APE Gender Awards for Central and Local Government Institutions. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah inisiatif Kemen PPPA untuk mengapresiasi institusi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang terbukti secara konsisten mempromosikan dan menerapkan pengarusutamaan gender ke dalam program dan kebijakan. Seluruh informasi terkait rangkaian sidang dan side event dapat diakses pada laman https://ammw2021-indonesia.org,” tutur Menteri Bintang.
Menteri Bintang berharap, seluruh elemen pemerintah, swasta, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, akademisi bisa memanfaatkan momentum 4th AMMW ini untuk memberikan perhatian terhadap implementasi pengarusutamaan gender serta isu pemberdayaan perempuan. Hal ini tentunya dalam rangka menciptakan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dan keuangan inklusif demi meningkatkan daya saing perempuan, baik di level nasional maupun ASEAN.
“Isu perempuan mencakup permasalahan yang multisektoral dan dihadapi juga oleh berbagai negara. Oleh karena itu, perjuangan kita untuk mencapai kesetaraan gender harus lebih masif,” tutup Menteri Bintang. (H-3)
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Kementerian PPPA tengah melakukan koordinasi dengan dinas setempat terkait kasus anak berinisial AT (14) yang dianiaya oleh anggota Brimob di Tual, Maluku, hingga meninggal dunia.
Kementerian PPPA memastikan koordinasi dengan dinas setempat dan kepolisian terkait kasus anak meninggal dunia diduga akibat kekerasan oknum Brimob di Kota Tual, Maluku.
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menegaskan bahwa penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menegaskan bahwa tragedi siswa bunuh diri di NTT tersebut tidak seharusnya terjadi.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa satuan pendidikan harus ramah anak, sehingga anak mendapatkan haknya atas pendidikan secara utuh.
Penegakan UU TPKS dinilai belum maksimal dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Implementasi hukum dan perspektif gender aparat menjadi sorotan.
KETUA Umum Korps HMI-Wati (Kohati) PB HMI, Sri Meisista, menyoroti isu kesetaraan gender dalam organisasi hijau-hitam tersebut.
Rekor keterwakilan perempuan di parlemen Jepang memicu krisis fasilitas. PM Sanae Takaichi bersama 60 legislator ajukan petisi penambahan toilet perempuan.
Battle of the Sexes berlangsung cair dan penuh selingan hiburan.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved