PM Sanae Takaichi dan Puluhan Anggota Parlemen Jepang Tuntut Penambahan Toilet Perempuan

PERDANA Menteri Jepang, Sanae Takaichi, bergabung dengan sekitar 60 legislator perempuan dalam mengajukan petisi untuk menambah jumlah fasilitas toilet perempuan di gedung parlemen (Diet). Langkah ini diambil guna menyesuaikan fasilitas gedung dengan semakin meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatur Jepang.

Kebutuhan akan fasilitas ini mendesak setelah tercapainya rekor 73 perempuan yang terpilih ke Majelis Rendah (dengan total 465 kursi) pada pemilu Oktober 2024. Angka ini melampaui rekor sebelumnya sebanyak 54 kursi tahun 2009.

Krisis Fasilitas di Gedung Bersejarah 

Gedung parlemen Jepang yang dibangun tahun 1936. Satu dekade sebelum perempuan mendapatkan hak pilih pada 1945, dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan saat ini. Salah satu anggota parlemen dari kubu oposisi, Yasuko Komiyama, mengungkapkan antrean panjang sering kali terjadi sebelum sidang paripurna dimulai.

Baca juga : Trump Minta PM Jepang tak Provokasi Tiongkok soal Taiwan

"Sering terjadi antrean panjang di depan toilet sebelum sesi pleno dimulai. Bahkan ada anggota parlemen yang mengaku terpaksa 'menyerah' untuk pergi ke toilet karena waktu yang tidak mencukupi," ujar Komiyama.

Berdasarkan data media lokal, ketimpangan fasilitas sangat terlihat jelas. Di area gedung tersebut hanya terdapat 9 toilet perempuan dengan total 22 bilik. Bandingkan dengan fasilitas pria yang memiliki 12 toilet dengan total 67 bilik dan urinoir. Situasi ini diperparah karena toilet tersebut juga harus berbagi dengan staf perempuan dan pengunjung gedung.

Komitmen Pemberdayaan Perempuan 

Komiyama, yang berasal dari Partai Demokrat Konstitusional, menegaskan perbaikan fasilitas ini adalah simbol dari keseriusan pemerintah dalam memberdayakan perempuan.

Baca juga : Tiongkok Marah dan Taiwan Dukung Rudal Jepang di Yonaguni

"Jika administrasi ini serius dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan, saya yakin kita bisa mengandalkan pemahaman dan kerja sama mereka," tegas Komiyama. Ia juga menambahkan keinginannya untuk mempersiapkan infrastruktur bagi masa depan di mana perempuan diharapkan memegang lebih dari 30% kursi parlemen.

Ketua komite Majelis Rendah, Yasukazu Hamada, dilaporkan telah menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan proposal penambahan fasilitas tersebut.

Tantangan Kesetaraan Gender di Jepang

Meski Sanae Takaichi mencetak sejarah sebagai pemimpin perempuan pertama Jepang pada Oktober tahun lalu, tantangan kesetaraan gender masih besar. Saat ini, perempuan memegang sekitar 16% kursi di Majelis Rendah dan sepertiga kursi di Majelis Tinggi.

Takaichi sebelumnya berjanji untuk meningkatkan representasi perempuan dalam kabinetnya agar setara dengan negara-negara Nordik. Namun, pada praktiknya, ia baru menunjuk dua perempuan dalam kabinetnya yang beranggotakan 19 orang. Masalah kurangnya toilet perempuan ini sebenarnya merupakan isu nasional di Jepang, di mana antrean panjang di fasilitas umum perempuan adalah pemandangan yang lazim ditemui.

Pemerintah Jepang sebelumnya menargetkan 30% peran kepemimpinan di semua sektor diisi perempuan pada 2020. Namun target tersebut akhirnya diundur hingga tahun 2030 karena lambatnya progres yang dicapai. (BBC/Z-2)