KPU dan Kementerian PPPA Dorong Kesetaraan Gender di Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi politik dan menjamin kesetaraan gender dalam proses pemilu mendatang. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kantor KPU Pusat, hari ini.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik. Selain itu, kolaborasi ini juga ditujukan untuk mengantisipasi dan mencegah kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan kerja pemilu, khususnya terhadap perempuan.

"KPU ingin bersinergi dengan banyak pihak, termasuk dengan Kementerian PPPA untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik ini semakin baik. Yang kedua, kita juga bekerja sama untuk mengantisipasi bagaimana hal-hal yang tidak kita inginkan, kekerasan di lingkungan kerja terhadap perempuan dan lain-lain itu bisa kita antisipasi," ujar Afifuddin.

Baca juga : KPU dan Kementerian PPPA Teken MoU, Dorong Partisipasi dan Kesetaraan Gender di Pemilu

Menteri PPPA Arifah Fauzi, menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa sinergi kedua lembaga akan fokus pada sejumlah isu, terutama kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan, meski Pemilu 2029 masih terhitung lama.

"Kedepan kita bersinergi, satu, dalam pengaruh kesetaraan gender. Kemudian yang kedua adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu yang akan datang di 2029," kata Arifah.

Selain peningkatan partisipasi, kolaborasi ini juga akan berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam proses pemilu, pertukaran dan pemanfaatan data terpilah yang dimiliki KPU dan Kementerian PPPA, dan keamanan bagi perempuan dan anak-anak selama proses pemilu.

Arifah mengakui bahwa Pemilu 2024 telah mencatat keberhasilan, dengan angka keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 22% yang merupakan angka tertinggi yang pernah dicapai dan keterwakilan di DPD RI melampaui 30%, yakni di angka 36%.

Namun demikian, ia menekankan bahwa perjuangan masih panjang. "Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) panjang. Mudah-mudahan pemilu yang akan datang lebih berperspektif gender, dan juga bisa mewujudkan kesetaraan gender," pungkasnya. (P-1)