Senin 20 September 2021, 15:56 WIB

Gaji Guru PPPK Masuk dalam Alokasi DAU

M. Ilham Ramadhan Avisena | Humaniora
Gaji Guru PPPK Masuk dalam Alokasi DAU

MI/Adi Kristiadi
Calon guru aparatur sipil negara (ASN) dari jalur pemerintahmelakukan Seleksi Kopetensi dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

 

PEMERINTAH menegaskan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah masuk dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Besaran alokasi gaji guru PPPK pada DAU tahun ini mencapai Rp19,4 triliun.

"Gaji PPPK itu sudah blended ke dalam DAU," tutur Direktur Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Adriyanto saat dikonfirmasi, Senin (20/9).

Mestinya pemerintah daerah tak perlu khawatir mendapatkan beban tambahan untuk merekrut dan menggaji guru PPPK. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tak akan diusik terkait pemberian upah.

Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh beberapa anggota Badan Anggaram dalam Rapat Panitia Kerja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berlangsung pada Senin (20/9).

Salah satunya ialah anggota Banggar Fraksi PKB Ratna Juwita. Dia mengungkapkan banyak pemerintah daerah yang enggan membuka formasi pendaftaran untuk guru PPPK.

Baca juga: Mensos Cairkan Bansos untuk 5,9 Juta KPM Akhir Bulan Ini

Sebab pemda menganggap beban belanja guru PPPK akan dilimpahkan kepada pemda sebagai perekrut. Hal itu yang menurutnya menjadi sebab kenapa hanya sekitar 500 ribu pendaftar guru PPPK dari yang ditargetkan pemerintah sekitar 1 juta formasi.

"Banyak sekali daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan PPPK, sehingga hasilnya perekrutan itu tidak tercapai targetnya. Daerah ini saya rasa masih sangat kebingungan atau ada dispute di sini," jelasnya.

Senada, anggota Banggar Fraksi Demokrar Marwan Cik Asan juga mengungkapkan banyak pemda khawatir bila membuka formasi guru PPPK, anggaran yang dimiliki tak memadai. Apalagi keuangan pemda amat terbatas dan umumnya bergantung pada TKDD.

"Pemda itu hanya memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10% hingga 18% dari APBD, sisanya dari DAU. Tapi DAU yang diberikan kepada pemda itu sebagian besar tersedot untuk biaya administrasi dan PNS. Ditambah lagi sekarang pemerintah pusat menugaskan pemda untuk merekrut PPPK untuk mengambil dari DAU lagi," kata Marwan.

Sementara itu anggota Banggar lainnya dari Fraksi NasDem Fauzi H. Amro mengatakan, program PPPK semestinya ditanggung oleh pemerintah pusat agar tidak membebani keuangan daerah. Apalagi nilai DAU yang diberikan tiap tahun kerap mengalami penurunan.

"DAU ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena tidak sesuai dengan rumus jumlah luasan wilayah dengan jumlah pegawai. Ini ada sebagian di daerah menolak (PPPK) dengan catatan akan membebani APBD," imbuhnya.

"Sementara APBD mereka sudah mengalami 3-4 refocusing. Itu ditahan dan terlambat realisasinya. Sementara Silpa APBN itu kurang lebih Rp246,5 triliun. APBN aja Silpa, sementara mereka dipaksa untuk melakukan serapan," sambung Fauzi. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO

BNPB: Warga Terdampak Erupsi Semeru Tersebar di 115 Pos Pengungsian

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 09 Desember 2021, 10:44 WIB
Penyintas berjumlah 6.022 jiwa yang tersebar di 115 titik pos...
dok.Angkasa Pura

Total Vaksin Covid-19 di Indonesia Lebih 400 Juta dengan 11 Merek

👤Muhamad Fauzi 🕔Kamis 09 Desember 2021, 10:05 WIB
TOTAL sudah 400 juta dosis lebih vaksin COVID-19 yang didatangkan, baik dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin ke...
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Musim Hujan Datang, Ayo Waspada ISPA

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 09 Desember 2021, 09:45 WIB
Salah satu penyakit yang sering terjadi di musim hujan adalah terkait dengan sistem...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya